Beijing, Gatra.com - Pengadilan China pada hari Jumat mengeksekusi mati mantan bankir top yang dituduh menerima suap senilai US$ 260 juta atau sekitar Rp3,5 triliun (Kurs Rp 14.000) atau dalam bentuk lain dari kasus korupsi dan kebigami.
CCTV China melaporkan dikutip AFP Jumat, (29/1), Lai Xiaomin, mantan ketua Huarong - salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di China - dihukum mati oleh pengadilan di kota utara Tianjin.
"Jumlah suap yang diterima oleh Lai Xiaomin sangat besar, keadaan kejahatannya sangat serius dan dampak sosialnya sangat parah," kata CCTV mengutip pernyataan Mahkamah Agung Tiongkok, yang meninjau dan menyetujui perintah eksekusi.
Laporan itu tidak merinci bagaimana Lai dieksekusi, namun mengatakan bahwa dia diizinkan untuk bertemu dengan kerabat dekat sebelum kematiannya.
Pengadilan Tiongkok memiliki tingkat hukuman lebih dari 99 persen, dan sangat jarang hukuman mati dibatalkan. Jumlah eksekusi mati yang dilakukan setiap tahun dianggap sebagai rahasia negara.
Kelompok hak asasi Amnesty International memperkirakan China merupakan negara yang teratas menerapkan eksekusi mati secara global, dengan ribuan orang yang sudah dieksekusi dan dijatuhi hukuman mati setiap tahun.
Lai dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman awal bulan ini. Pengadilan Tianjin memutuskan bahwa dia telah menunjukkan niat jahat yang ekstrim dan menyalahgunakan posisinya untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar.
Ia juga dinyatakan bersalah melakukan bigami setelah tinggal dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk waktu yang lama di luar pernikahannya, dan menjadi ayah dari anak-anak yang tidak sah.
Lai diduga telah menggunakan posisinya untuk menggelapkan lebih dari 25 juta yuan ($ 3,8 juta) dana publik antara tahun 2009 dan 2018.
Kasus terungkap pada April 2018 ketika para penyelidik memecat dari pekerjaannya dan mencopot posisinya di Partai Komunis.
Beberapa pejabat tinggi partai dan pengusaha jatuh dari kesuksesannya dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari tindakan “pembersihan anti-korupsi” Presiden China Xi Jinping.
