Rakhine, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan pada hari Jumat bahwa ia mengikuti dengan perasaan keprihatinan yang besar mengenai perkembangan di Myanmar, di mana ancaman militer dan kudeta telah membayangi rencana pembukaan parlemen.
Meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer yang kuat, telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kudeta setelah pemilihan umum yang menurut militer curang.
Militer mengatakan pihaknya berencana untuk mengambil tindakan jika keluhannya tentang pemilihan tidak ditangani dengan baik dan seorang juru bicara minggu ini menolak untuk mengesampingkan kemungkinan perebutan kekuasaan.
Dalam sebuah pernyataan, Guterres meminta semua aktor untuk berhenti dari segala bentuk hasutan atau provokasi, dengan menunjukkan kepemimpinan, dan mematuhi norma-norma demokrasi serta menghormati hasil pemilihan umum 8 November.
“Semua sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ditetapkan,” katanya dikutip Reuters, Jumat (29/1).
Dalam pernyataan terpisah, negara-negara Barat mengatakan mereka menantikan pertemuan damai parlemen pada hari Senin.
“Kami mendesak militer, dan semua partai lain di negara ini untuk mematuhi norma-norma demokrasi, dan kami menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi Transisi demokrasi Myanmar,” kata pernyataan yang ditandatangani oleh kedutaan besar Australia, Inggris, Kanada, Uni Eropa dan Amerika Serikat.
