Jakarta, Gatra.com - Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), DR. Ir Tungkot Sipayung menyebut kalau besaran produktivitas atau protas sawit Indonesia dan Malaysia, tidak jauh beda, hanya selisih 0,1 juta ton Crude Palm Oil (CPO) perhektar.
Lelaki 55 tahun ini kemudian merinci kalau saat ini luas kebun kelapa sawit di Malaysia mencapai 5,9 juta hektar.
Dari luasan itu, Malaysia memperoleh 19,8 juta ton CPO atau setara dengan 3,3 ton CPO per hektar.
Lantas Indonesia dengan luas kebun kelapa sawit yang produktif 14,3 juta hektar, menghasilkan CPO 45,8 juta ton atau setara dengan 3.2 ton CPO perhektar.
"Sebahagian besar kebun swasta terbaik di Malaysia maupun Indonesia produktifitas kebunnya mencapai 5-6 ton CPO perhektar," urai lelaki kelahiran Simalungun Sumatera Utara (Sumut) ini kepada Gatra.com, Senin (1/2).
Memang, protas terendah itu kata doktor ilmu ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) ini adalah sawit rakyat yang masih sekitar 2 ton CPO perhektar, bahkan lebih rendah lagi.
"Rendahnya protas itu enggak melulu lantaran bibit, Good Agriculture Practices (GAP) khususnya pupuk, sangat mempengaruhi. Dosis pupuk yang dipakai masih jauh dari rekomendasi," katanya.
Alhasil, lama kelamaan dosis pupuk yang rendah akan menghasilkan protas yang rendah pula. Benih unggul tanpa pemupukan yang cukup, akan berujung pada protas yang rendah.
"Segitiga pengaman protas harus seiring antara bibit unggul, pupuk yang cukup dan manajemen yang bagus. Kalau ini sudah sejalan, protas akan tinggi," ujar Ketua Tim Lintas Kementerian dan Asosiasi Penyusunan Roadmap Industri Sawit Indonesia ini.
Terkait gimana meningkatkan protas ini kata Tungkot, kalau kebun sawit korporasi, tentu mereka sudah bisa mengurus sendiri biar protasnya naik.
"Hanya saja, masih diperlukan kebijakan untuk mendorong naiknya protas korporasi. Misalnya dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), bobot indikator protas dibikin besar. Bisa juga ditambah dengan adanya insentif pajak untuk korporasi yang bisa menaikkan protas (protas standar 8 ton perhektar)," katanya.
Untuk kebun kelapa sawit rakyat, Dana Pungutan Sawit kata Tungkot sangat bisa dipakai untuk membantu membiayai pupuk sawit rakyat.
"Yang ikut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) itu kan sedikit. Dari sekitar 7 juta hektar sawit rakyat, hanya sekitar 180 ribu hektar (2,3%) yang ikut PSR. Berarti ada sekitar 97,7% lagi (6,98 juta hektar) kebun sawit rakyat yang bisa dinaikkan protasnya lewat pembiayaan pupuk. Pupuk Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan petani sawit, kok," ujarnya.
Membantu pembiayaan pupuk sawit rakyat kata Tungkot justru ada dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
"Di UU itu kan ada dibilang bahwa dana sawit bisa dipakai untuk membiayai sarana produksi kebun sawit rakyat. Sudah 5 tahun Dana Pungutan Sawit, sudah saatnya sebagian duit itu dipakai membeli pupuk untuk kebun sawit rakyat," pintanya.
Abdul Aziz
