Naypyitaw, Gatra.com - Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Senin (1/2) dalam kudeta terhadap pemerintah pemenang Nobel Aung San Suu Kyi yang terpilih. Dia ditahan bersama para pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) miliknya dalam operasi penggerebekan dini hari.
Dalam pernyataan di stasiun televisi milik militer, dikutip Reuters, militer mengatakan telah melakukan penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu, menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Seorang presenter di Myawaddy TV mengumumkan, sebagaimana mengutip bagian dari konstitusi yang dirancang militer yang memungkinkannya mengambil kendali pada saat darurat nasional.
Dia mengatakan alasan pengambilalihan tersebut sebagian karena kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti klaim kecurangan pemilih oleh militer dalam pemilihan November lalu dan kegagalannya untuk menunda pemilihan karena krisis virus corona.
Saluran telepon ke ibu kota Naypyitaw tidak dapat dihubungi dan TV pemerintah mati beberapa jam sebelum parlemen seharusnya duduk untuk pertama kalinya, sejak kemenangan pemilihan umum NLD pada November dan itu dipandang sebagai referendum pada pemerintahan demokratis baru Aung San Suu Kyi.
“Tentara mengambil alih di balai kota di kota utama Yangon dan data internet seluler serta layanan telepon di benteng NLD terganggu,” kata penduduk setempat.
“Konektivitas internet juga telah turun secara dramatis,” kata layanan pemantauan NetBlocks.
Pada Senin malam, militer mengumumkan pembersihan pemerintahan Aung San Suu Kyi, dengan memecat 24 menteri dan deputi sambil menunjuk 11 pengganti dalam pemerintahan barunya.
Penahanan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lainnya terjadi setelah beberapa hari terjadi ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kudeta setelah pemilihan.
Sebelumnya, anggota parlemen Myanmar akan berkumpul pada Senin di ibu kota Naypyitaw untuk sesi pertama parlemen sejak pemilihan tahun lalu.
Aung San Suu Kyi yang berusia 75 tahun sejauh ini adalah politisi paling dominan di negara itu, dan menjadi pemimpin de facto negara itu setelah memimpin selama puluhan tahun melawan pemerintahan militer.
Partainya merebut 396 dari 476 kursi di gabungan majelis rendah dan atas parlemen dalam pemilihan November, meski militer memegang 25 persen dari total kursi di bawah konstitusi yang dirancang militer 2008, dan beberapa posisi kementerian kunci juga disiapkan untuk orang yang ditunjuk militer.
Pihak militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menuduh adanya kecurangan suara besar-besaran dalam pemilu, meski gagal memberikan bukti.
Komisi Pemilihan Umum negara bagian pekan lalu menolak tuduhan tersebut.
