Semarang, Gatra.com - Kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membatasi kegiatan warga masyarakat dengan melarang keluar rumah pada tanggal 6 dan 7 Februari di nilai bukan solusi yang tepat.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) Jateng Billy Dahlan menyatakan, kebijakan melarang warga keluar rumah meskipun hanya dua hari sangat tidak pro dengan pengusaha.

Pasalnya menurut Dia, kebijakan tersebut hanya akan sia-sia dan tidak akan memberikan dampak penurunan Covid-19 di Jateng. Hal itu kata dia sudah bisa dilihat dari program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang tidak memberikan dampak apapun, meskipun sudah diperpanjang dari sebelumnya 14 hari menjadi satu bulan.

"Saya sempat mengumpulkan teman-teman, dan menolak perpanjang PPKM tahap dua karena tidak efektif, dan justru membuat dunia usaha menjadi susah. Ini sudah terulang-ulang terus. Apakah tidak ada cara lain?" katanya, Rabu (3/2).

Dia menjelaskan, saat pemberlakukan PPKM dunia usaha sangat berdampak sekali, khusunya dibidang pariwisata dan perhotelan.

Bos Dafam Grup ini menyatakan, efek dari PPK periode pertama saja setiap hotel di bawah jaringan Dafam, mengalami lose bisnis mencapai Rp200-300 juta per hotel dan dampak ini bisa sampai tiga bulan ke depan.

"Menerapkan protokol kesehatan sudah diterapkan tapi untuk kebijakan yang diistilahkan "ngeblok" ekonomi seperti ini sangat memberatkan kami," tandasnya.

Untuk itu kata dia, pihaknya sangat berharap pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat dalam penanganan kasus Covid-19 agar ekonomi khusunya disektor riil tetap berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi lambat laun akan kembali normal.

Ia mencontohkan salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas covid-19 yang memadai di masing-masing daerah. Dengan begitu kata dia, masyarakat tidak takut lagi dengan covid-19 karena ada fasilitas yang baik.

"Dengan Rp600 Triliun yang sudah pemerintah untuk covid ini apakah tidak ada cara yang efektif lagi? kenapa tidak menerima saja? kita contoh lah negara lain kita buat satu fasilitas Covid, sehingga warga masyarakat ndak usah takut lagi karena fasilitasnya ada. Covid akan panjang, kita tahu membatasi kegiatan masyarakat bukan solusi," jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan PR besar, yakni adanya ancaman krisis ekonomi secara global di tahun 2021. Ancaman itu sudah nyata di depan mata, untuk itu dibutuhkan langkah strategis oleh pemerintah agar Ekonomi Indonesia mampu bertahan.

"Saat ini dunia usaha benar-benar di masa yang sangat sulit, karena rata-rata kas operasional kita sudah habis di tahun 2020," tandasnya.