Yogyakarta, Gatra.com - Demi mendongkrak serapan lulusan pendidikan vokasi, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wikan Sakarinto menyatakan pihaknya mengubah kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
"Ada lima aspek yang mengalami perubahan dalam kurikulum SMK. Ini kita lakukan agar muncul link and match yang cocok dengan dunia kerja masa kini. Kita meyakini pendidikan vokasi ini selalu identik dengan perubahan masa depan. Ini jawaban kita atas tantangan di masa depan terkait bonus demografi generasi muda," kata Wikan, Kamis (4/2).
Hal ini disampaikan Wikan usai membuka 'Rapat Koordinasi dan Kick Off Program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi: Memperkuat Link dan Super Match' di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Perubahan lima aspek kurikulum SMK itu pertama mencakup perubahan seluruh mata pelajaran (mapel) yang tidak akan lagi bersifat akademik dan teoritik, melainkan lebih banyak sebagai ilmu terapan.
"Misalnya matematika dan bahasa Indonesia akan menjadi matematika terapan dan bahasa Indonesia terapan. Jadi lucu jika siswa dalam mapel bahasa Indonesia mendapatkan nilai 9 namun tidak bisa berkomunikasi," ujarnya.
Aspek kedua adalah mengawinkan kurikulum pendidikan SMK dengan perguruan tinggi. Dengan begitu, lulusan SMK bisa menempuh pendidikan vokasi selama tiga semester atau setara studi Diploma 2.
Apalagi selama dua tahun terakhir, siswa SMK telah diwajibkan magang di dunia industri. Skema ini meniru kurikulum pendidikan vokasi yang diterapkan di Jerman dan Jepang.
Perubahan ketiga dalam menyiapkan mata pelajaran sesuai project base learning dan ide kreatif kewirausahaan selama 3 semester. Perubahan keempat menambah mata pelajaran pilihan. Contohnya siswa jurusan teknik mesin dapat mengambil mata pelajaran marketing.
Adapun aspek terakhir adalah penerapan kurikulum wajib di tiap semester, seperti kurikulum pembangunan desa dan pengabdian masyarakat.
"Seluruh perubahan aspek ini bertujuan menjadikan anak vokasi mencintai proses belajarnya. Karena harus menghadapi tantangan baru. Sehingga siap untuk belajar hal baru," ucap Wikan.
Perubahan ini mendukung program Kemendikbud tahun lalu, CoE 2020. Tahun ini diluncurkan pula program SMK Pusat Keunggulan (PK), yakni penyempurnaan SMK CoE dengan melibatkan perguruan tinggi vokasi untuk membina SMK.
"Kami ingin ada peningkatan pemahaman dan gairah dari satuan pendidikan vokasi maupun dunia usaha dan industri," katanya.
Sementara itu, Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikbud Wartanto menyatakan tahun ini pihaknya menargetkan 50 ribu angkatan kerja lahir dari program Pendidikan Kecakapan Kerja dan 17 ribu dari Pendidikan Kecakapan Wirausaha.
"Agar tidak tumpah tindih dengan program kementerian lain, kami membidik anak-anak lulusan sekolah menengah yang tidak bekerja dan tidak berkuliah dengan rasio umur 17-25 tahun," katanya.
Dalam melahirkan angkatan kerja, peran pemerintah daerah mutlak diperlukan. Sebab pemda adalah aktor utama yang membangun jembatan antara industri, termasuk usaha kecil, dan tenaga kerja.
