Jakarta, Garta.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamnkum HAM), Edward Omar Sharif Hiariej, meminta jajaran DPN dan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi periode 2020-2025 yang baru dilantik untuk mewujudkan wadah tunggal advokat (single bar).

Orang nomor dua di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) ini dalam acara pelantikan pengurus DPN dan PBH Peradi di Jakarta pada Senin (8/2), yang dihelat secara virtual dan luring, menyampaikan, wadah tunggal merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menurutnya, Peradi sebagai wadah tunggal advokat ini demi menjaga marwah dan kualitas advokat di bidang penegakan hukum. "Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat menjaga marwah dan meningkatkan kualitas advokat Indonesia," ujarnya.

Selain soal wadah tunggal, pria yang juga dikenal dengan nama Eddy Hiariej ini juga meminta jajaran DPN dan PBH Peradi untuk mengambil bagian dalam pembangunan hukum nasional, di antaranya tentang pancawarsa penegak hukum.

Selama ini, lanjut Eddy Hiariej, orang hanya mengenal caturwasa penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat. Sedangkan satu lagi, yakni lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Yang kelima itu pemasyarakatan, karena hasil kerja Bapak/Ibu di pengadilan ini, tempat akhirnya ada di Lapas," ujarnya.

Ia mengungkapkan, ada sekitar 900 ribu narapidana dan tahanan yang menghuni Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Mereka suatu saat kembali ke masyarakat. Ini memerlukan peran semua pihak agar mereka menjadi orang lebih baik dan diterima di masyarakat serta tidak kembali melakukan perbuatan pidana.

Di akhir sambutannya, Eddy Hiariej menyampaikan rasa bangganya terhadap Peradi karena hanya satu-satunya sebagai wakil Indonesia di International Bar Association (IBA) dan Law Asia.

Senada dengan Eddy Hiariej, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, yang memberikan sambutan secara virtual, menyampaikan harapannya soal wadah tunggal advokat. Ia optimistis Ketum Peradi Otto Hasibuan dan jajaran pengurus yang baru dilantik mampu mengembalikan wadah tunggal advokat ini.

"Saya percaya Otto Hasibuan bersama seluruh pengurus lainnya akan membawa ke arah yang lebih baik, terutama cita-cita dan harapan untuk menjadikan organisasi advokat Indonesia menjadi organisasi tunggal," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengharapkan pengurus mampu mencetak advokat andal. "Tak kalah penting, yaitu kualitas dan mendorong untuk aktif dalam perjuangan hukum. Sebab dengan advokat yang berkualitas, masyarakat pencari keadilan akan benar-benar mendapatkan keadilan," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR, Asrul Sani, yang juga merupakan advokat, mendorong pengurus Peradi untuk ambil bagian dalam pembentukan atau pembahasan legislasi nasional. Terlebih, di Dewan Pakarnya ada Eddy Hiariej.

Peran Peradi ini diharapkan dalam pembentukan perundang-undangan terkait hukum, seperti RUUKUHP yang masih terdapat pasal yang ditolak masyarakat. Kemudian, RUUKUHAP atas UU Nomor 8 Tahun 1981 yang akan dilanjutkan pembahasannya pada periode ini dan menjadi hak inisiatif DPR.

"Saya kira ini sangat-sangat besar arsirannya dengan organisasi profesi advokat tentang revisi KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981," katanya.

Ketua Umum DPN Peradi, Otto Hasibuan, menyabut baik dukungan para tokoh. Menurutnya, salah satu program kepengurusannya ini adalah untuk mengembalikan marwah dan kehormatan porofesi advokat, yakni mengembalikan ke single bar agar para pencari keadilan didampingi advokat berkualitas, profesional, dan andal.

"Inilah tugas utama kami sekarang, mengembalikan marwah dan kehormatan profesi advokat dan tetap mempertahankan Peradi sebagai single bar sebagaimana diamanatkan UU Advokat dan putusan MK RI," ujarnya.

Untuk itu, ia berhadap seluruh pengurus DPN dan PBH Peradi yang baru dilantik, dapat menjadi kapten dalam satu komando di kapal besar untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita yang menjadi program 5 tahun ke depan, termasuk single bar.

Pengurus DPN Peradi yang baru dilantik, di antaranya Sekjen Hermansyah Dulaimi, Ketua Ketua Bidang Pengawas Suhendra Asido Hutabarat, dan Ketua Bidang Publikasi, Hubungan Masyarakat dan Protokoler, Riri Purbasari Dewi. Adapun PBH Peradi diketuai oleh Suhendra Asindo Hutabarat dan Sekretaris Alex Argo Hernowo.