Jakarta, Gatra.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah secara resmi meluncurkan laporan tahunan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahun 2020.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel kepada publik atas kinerja Kementerian Ketenagakerjaan, baik dalam mencapai sasaran strategis maupun dalam penanganan pandemi Covid-19 di sektor Ketenagakerjaan.

Adapun laporan tahunan ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menaker Ida menjelaskan bahwa laporan tahunan 2020 ini terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu arah kebijakan Kemnaker, potret makro ketenagakerjaan, reformasi birokrasi, refleksi kinerja Kemnaker, serta peristiwa (highlight) sepanjang 2020.

Pada laporan ini juga disampaikan 9 (sembilan) terobosan dan inovasi Kemnaker untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan selama 2020-2024.

“Hari ini saya meluncurkan (launching) secara resmi laporan tahunan Kemnaker Tahun 2020.

Laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas kinerja Kemnaker kepada publik selama tahun 2020 kemarin,” kata Menaker Ida.

Lebih lanjut Menaker Ida menyampaikan terdapat 6 (enam) Bab pada laporan ini yang memberikan informasi kinerja dan capaian Kemnaker termasuk terobosan dan inovasi yang akan dilakukan selama lima tahun dalam rangka mendukung visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024 khususnya di sektor ketenagakerjaan.

Jika dilihat pada setiap bagian, pada Bab 1 menunjukkan gerak langkah Kemnaker yang tidak lepas dari garis visi misi Presiden yang diturunkan menjadi RPMJN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020.

“Sasaran Strategis Kemnaker pada periode 2020-2024 sendiri adalah meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik,”kata Menaker Ida.

Selanjutnya pada Bab 2 dapat dilihat potret makro ketenagakerjaan yang notabene merupakan peluang dan tantangan sektor ketenagakerjaan.

Mulai dari komposisi demografi penduduk yang didominasi oleh generasi milenial dan Gen-Z, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020, profil umum ketenagakerjaan Indonesia sesuai data BPS per Agustus 2020, serta perkembangan produktivitas tenaga kerja Indonesa.

Bab ini juga menunjukkan data dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja yang mencapai 29,12 juta orang.

Pada Bab 3 dijelaskan upaya reformasi birokrasi di Kemnaker mulai dari aspek regulasi, sumber daya manusia, tata kelola, penganggaran, dan kelembagaan.

Satu hal yang menarik pada bagian ini adalah disampaikannya proses penyusunan UU Cipta Kerja beserta turunan nya yang melibatkan keterlibatan publik khususnya pihak Tripartit (Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah).

Selain itu, terdapat pula informasi mengenai anggaran Kemnaker yang melonjak tajam namun realisasinya mampu mencapai 98,17 persen, tertinggi semenjak 2016.

Pada Bab 4 dapat dilihat capaian kinerja strategis Kemnaker antara lain: Pertama, pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Selama 2020 Kemnaker telah meningkatkan kompetensi sebanyak 901.177 orang, melalui pelatihan vokasi, pemagangan, pelatihan produktivitas dan sertifikasi kompetensi.

Selain itu juga pada 2020 telah dibangun 1.014 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah.

Kedua, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Kemnaker melakukan jejaring kerjasama penempatan tenaga kerja, meski di tengah pandemi terdapat 948.881 orang berhasil ditempatkan baik di dalam maupun di luar negeri.

Selanjutnya terdapat program perluasan kesempatan kerja untuk penanggulangan dampak Covid-19 yang menyasar pada 327.013 orang melalui berbagai program seperti wirausaha baru dan padat karya.

Ketiga, dalam hal hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, satu program yang paling mendapatkan perhatian publik adalah Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU).

Sebagaimana diketahui BSU merupakan salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk menjaga daya beli dan tingkat konsumsi pekerja/buruh di masa pandemi.

Kemnaker mendapatkan tugas menyalurkan BSU pada 12,4 juta pekerja/buruh dan telah terealisasi sebesar 98,92 persen.

Keempat, dalam hal pengawasan ketenagakerjaan terdapat beberapa capaian seperti pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja sebanyak 9.000 orang, kepatuhan perusahaan terhadap norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mencapai 6.000 perusahaan serta berbagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja.

Secara khusus, dalam lingkup internasional, Menteri Ketenagakerjaan RI terpilih sebagai ketua ASEAN bidang ketenagakerjaan periode 2020-2022.

Tema yang diusung Indonesia selama menjadi ketua ASEAN ini adalah mempromosikan pekerja ASEAN untuk daya saing, ketahanan, dan ketangkasan dalam menghadapi pekerjaan masa depan.

Pada Bab 5 dijelaskan 9 (sembilan) terobosan dan inovasi Kemnaker selama 2020-2024.

Pertama, reformasi birokrasi dengan arah kebijakan mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Kedua, pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan dengan arah kebijakan mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar di Indonesia.

Ketiga, transformasi BLK dengan arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

Keempat, Link and Match ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

Kelima, transformasi program perluasan kesempatan kerja yang diarahkan untuk mengembangkan program kewirausahaan yang efektif untuk membentuk wirausaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan.

Keenam, pengembangan talenta muda dengan arah kebijakan mengelola dan mengoptimalkan potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda yang siap menyambut pekerjaan masa depan (future job) yang dinamis dan fleksibel.

Ketujuh, perluasan pasar kerja luar negeri yang diarahkan untuk mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor-sektor formal.

Kedelapan, visi baru hubungan industrial dengan arah kebijakan mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Terakhir, reformasi pengawasan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang berintegritas dan kredibel.

Secara lebih rinci mengenai laporan tahunan Kemnaker tahun 2020 ini dapat diunduh dalam website kemnaker.go.id