Yogyakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi medan tempur dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Tegaknya supremasi hukum akan mampu menjinakkan elit oligarki yang telah mendominasi era demokrasi saat ini.
Hal itu disampaikan Jeffrey Winters, Indonesianis dari Northwestern University, Amerika Serikat, dalam orasi ilmiah 'Reflections on Oligarchy: Democracy and the Rule of Law in Indonesia'. Orasi ini dibacakan dalam peringatan Dies Natalis ke-75 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (17/2), yang disiarkan secara daring.
"Kita terlena dengan ketidaksetaraan yang ekstrem. Demokrasi kita dikuasai oleh segelintir orang daripada oleh banyak orang. Sistem hukum kita tunduk pada yang kuat daripada yang kuat tunduk pada hukum," tuturnya di awal pidato.
Menurut dia, kegagalan di era demokrasi tersebut bukan lantas membuat jadi pesimis dan sedih. "Tapi untuk mengingatkan bahwa untuk mencapai perubahan kita harus mulai melakukan penilaian jujur di mana keberaan kita sekarang," kata dia.
Ia menjabarkan bahwa ketidaksetaraan sosial yang mesti diperbaiki oleh demokrasi, tapi kondisi itu malah makin merusak demokrasi. Hal itu terutama dilakukan oleh para oligark atau elit oligarki. "Oligark merusak pencapaian demokrasi di negara-negara kita," kata profesor ilmu politik penulis buku 'Oligarki' ini.
Menurutnya, saat ini terjadi ketimpangan antara kekuasaan dan supremasi hukum, sehingga menguntungkan bagi para elit. "Menjinakkan mereka untuk tunduk pada hukum adalah perebutan kekuasan yang paling sulit di bangsa manapun," katanya.
Jeffrey menyatakan untuk mencapai supremasi hukum jauh lebih sulit dari pada transisi menuju demokrasi. Kondisi itu karena oligark dan elit dapat dengan mudah beradaptasi dan mendominasi demokrasi.
Namun hal itu tak mungkin terjadi jika supremasi hukum tegak karena penerapan peraturan yang sama antara pihak yang lemah dan kuat akan mengancam kekuasaan mereka yang ada di kekuasan.
"Dari perspektif oligark dan elit, demokrasi adalah penggunaan kekuaaan dengan cara yang berbeda, sedangkan rule of law adalah kehilangan kekuasan secara mutlak," kata dia.
Ketegangan antara kekuasaan dan penegakan hukum itu terjadi di KPK. "Itu bukan hanya urusan korupsi, namun pada level lebih dalam ini pertarungan untuk menjinakkan oligark dan elit, sebuah perebutan kekuasan dengan konsekuensi penting bagi supermasi hukum Indonesia dan pertarungan yang dimenangkan oleh aktor paling kuat," tuturnya.
Kondisi itu tak lepas dari kontradiksi dalam masyarakat demokratis. "Kita hargai kesetaraan sebagai prinsip, namun mentolerir bahkan memeluk struktur dan institusi yang menghasilkan ketidaksetaraan yang besar yang membuat demokrasi tak representatif," katanya.
Pada akhirnya, ketidaksetaaran merongrong semua upaya atau rancangan formal untuk mencapai kesetaraan. "Kekuasan yang tidak setara berarti masyarakat tidak setara apapun konstitusi atau prinsipnya," ujarnya.
