Asahan, Gatra.com - Ketua Komisi B DPRD Asahan, Jansen Hutasoit menegaskan, pihaknya telah mengagendakan pemanggilan kepala Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, Elvina Tarigan terkait temuan tidak adanya fasilitasi alat pelindung diri (APD) tenaga medis di tingkat puskesmas dalam menangani pandemi Covid-19. "Rencananya saya menjadwalkan pemanggilan Kadis Kesehatan akhir bulan ini," kata Jansen kemarin.
Elvina akan dipanggil untuk dimintai penjelasan seputar penggunaan dana penanganan Covid-19 yang satu diantaranya untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis yang dialokasikan Pemkab Asahan ke Dinas Kesehatan tahun anggaran 2020.
Elvina akan dipanggil terkait dengan hasil monitoring Komisi B DPRD Asahan yang menemukan tenaga medis di tingkat faskes Puskesmas yang tidak pernah mendapat fasilitas APD untuk penanganan Covid-19 tahun 2020. "Inikan temuan penting kita. Kita pasti akan tindaklanjuti," katanya.
Dari hasil monitoring, para tenaga medis mengeluhkan tidak difasilitasi APD selama puncak pandemi Covid-19 April tahun lalu. Tenaga medis terpaksa membeli dengan biaya sendiri. Padahal pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran cukup besar dalam penanganan pandemi seluruh dunia tersebut. Selain soal anggaran, mirisnya, temuan ini malah ditemukan di puskesmas terdekat dengan pusat kota.
Sementara itu dari siaran pers pemerintah daerah sendiri, Pemkab Asahan dalam masa pandemi Covid-19 banyak menerima bantuan APD dari berbagai kalangan dan pengusaha. "Ya makanya kita heran juga bantuan ada, anggaran ada tapi kenapa masih ditemukan tim medis di tingkat puskesmas tidak memiliki APD," ungkapnya.
Jansen menegaskan, hasil rapat dengar pendapat dengan Kadis Kesehatan Pemkab Asahan ini akan dibuka ke media. 'Kita akan menangani persoalan ini secara transparan dan terbuka kepada publik," bebernya lagi.
Sementara itu Dinas Kesehatan Pemkab Asahan belum memberikan penjelasan secara rinci soal ini. Sebelumnya Sekretaris Dinas Kesehatan Pemkab Asahan Dharma Halim Siregar kepada wartawan sempat membantah temuan hasil monitoring Komisi B DPRD Asahan tersebut.
Pejabat ini menegaskan jika seluruh APD telah didistribusikan ke seluruh puskesmas, namun Siregar tidak bisa memberikan keterangan secara rinci soal pendistribusian tersebut karena alasan tidak mengantongi data soal itu.
Kepada wartawan, Dharma Halim sempat berjanji akan membeberkan penjelasan secara rinci tentang alokasi dan pendistribusian APD ke seluruh faskes di kabupaten Asahan. Namun sampai saat ini janji tersebut tidak terpenuhi. "Datanya sampai saat ini tidak diberikan bagian logistik," katanya.
