Temanggung, Gatra.com - Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq mengatakan, sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi, wilayahnya melaksanakan PPKM Mikro. Untuk efektivitas pelaksanaan telah dilakukan konsolidasi seluruh pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

"Perlunya melaksanakan konsolidasi secara menyeluruh kepada Satgas Covid tingkat kecamatan hingga Satgas Covid tingkat desa agar pelaksanaan di lapangan bisa berjalan dengan baik. Kami meminta seluruh Satgas Covid tingkat kecamatan dan desa untuk membuka Posko PPKM,"ujarnya Kamis (18/2).

Dikatakan, Posko PPKM di tingkat kecamatan beranggotakan Camat, Danramil, Kapolsek. Di bawahnya ada pembukaan Posko PPKM di wilayah desa, yang anggotanya secara terstruktur hingga tingkat desa, dusun, RW, RT. Menurut Khadziq, dalam PPKM Mikro ini terkandung beberapa tugas yang harus segera di selesaikan oleh masing-masing struktur.

"Beberapa tugas di masing-masing struktur, pertama pencegahan, penanganan Covid, pembatasan kegiatan masyarakat, pengendalian kegiatan Covid, dan penanganan masalah-masalah yang mungkin muncul di masyarakat. Intinya itu. Perbedaan dari PPKM sebelumnya, hal paling baru adalah pelaksanaannya kita perkecil sampai tingkat kelurahan, sampai tingkat dusun, sampai tingkat RT,"katanya.

Dikatakan Khadziq, ada beberapa petunjuk teknis misalnya di RT ada warga terkonfirmasi positif Covid, maka ada beberapa protokol yang harus dilakukan. Ada protokol lockdown tingkat RT, kemudian pembatasan kegiatan di tingkat RT, tingkat RW atau tingkat desa, sesuai dengan kasusnya yang ada di masyarakat.

"Intinya kalau di salah satu RT atau RW ada yang terkonfirmasi positif beberapa orang, ada penularan, maka yang di lockdown hanya satu RT atau satu RW saja, lainnya tidak perlu. Kemudian kita sampaikan cara-cara menilai skor zonasi masing-masing, karena zonasi ini berbasis mikro berbasis desa, berbasis RW, berbasis RT ada zona merah, oranye, kuning, hijau dalam hal apa zona menjadi hijau dalam hal apa zona menjadi kuning, merah dan lain sebagainya,"katanya.

Ia berharap PPKM Mikro dapat diterapkan di Kabupaten Temanggung dan dalam pekan ini sudah bisa berjalan efektif di semua tingkatan. Adapun untuk anggaran di tingkat desa bersumber antara lain dari dana desa, APBDes. Dalam hal ini Kepala Dinpermades sudah menyampaikan petunjuk perencanaan anggaran dan pelaporannya.

"Pengendalian ketat itu hanya di satuan-satuan lingkungan masing-masing yang benar-benar ada kasus. Kalau tidak ada kasus ya tidak demikian, tetapi kewaspadaan, pengawasan, pengendalian, tetap berlaku secara mikro di semua tempat. Pengetatan sampai lockdwon itu dilihat dari jumlah kasusnya di masing-masing tempat,"katanya.