Mataram, Gatra.com - Di era media sosial saat ini, masyarakat menjadi media bagi dirinya sendiri. Kritik ketidakpuasan maupun pujian atas pemimpin daerah dapat diekspresikan langsung oleh masyarakat melalui media sosial, dan dapat diketahui langsung seluruh dunia.

“Terlebih dengan berlangsungnya era tatanan baru di tengah pandemi covid-19, menjadi tantangan sekaligus harapan bagi enam bupati/walikota terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat yang baru,” kata Guberniur NTB Zulkieflimansyah pada pelantikan enam pasangan kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2020, di Gedung Graha Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur, Jumat (26/2).

Zulkieflimansyah mengatakan, sosial media dan pandemi covid-19 menimbulkan suatu kebiasaan-kebiasan baru yang menjadi tantangan yang tidak mudah bagi pimpinan daerah.

Gubernur juga menjelaskan, seluruh kepala daerah yang dilantik hari ini sudah sangat berpengalaman. Lima di antaranya melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Sementara pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu disebut tak lagi awam di ranah kepemimpinan.

Gubernur berharap pasangan bupati/walikota terpilih kali ini dapat menjadikan daerah masing-masing menjadi lebih baik lagi. Terutama dalam penanggulangan pandemi covid-19.

Gubernur menilai dengan pengalaman yang sangat banyak, daerah-daerah NTB akan semakin lebih baik. Perbedaan pilihan terlebih saat pandemi pada Pilkada lalu diharapkan bisa kembali hijau, kembali kekehidupan seperti biasanya.

Adapun enam pasangan kepala daerah yang dilantik Gubernur tersebut diantaranya, Walikota/Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, dan TGH. Mujiburahman, Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, dan Danny Karter Febrianto R, Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri dan H M Nursiah, Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat Musyafirin, dan Fud Syaifuddin, Bupati/Wakil Bupati Dompu Kader Jaelani dan Syahrul Parsan, dan Bupati/Wakil Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri, dan Dahlan M. Noer.

Dari tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, hanya Kabupaten Sumbawa yang belum dilakukan pelantikan kepala daerah terpilih, karena masih menunggu hasil sengketa Pilkada Sumbawa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga masih dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati, yakni Sekda setempat.