Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, transformasi digital harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa. Sehingga, Indonesia tidak menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil. 

"Negara-negara lain banyak yang mengalami ini, kita tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil," katanya dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3).

Presiden berpandangan, perdagangan digital harus mampu meningkatkan implementasi terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Produksi dalam negeri juga harus terus didorong dan memberikan manfaat terutama bagi usaha kecil, menengah, dan para konsumen rumah tangga. 

"Jangan hanya menambah impor. Saya senang impor turun, tapi jangan sampai yang turun itu di barang modal atau bahan baku. Yang turun itu di barang-barang konsumsi, itu bagus. Selalu saya lihat detail di Bea Cukai angka-angkanya setiap hari," jelasnya.

Menurutnya, Indonesia bukan negara yang menyukai proteksionisme. Lantaran berdasarkan sejarah, proteksionisme justru merugikan.

"Tetapi, kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia. Transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak," ucap Jokowi.

Perdagangan digital juga harus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia. Ia menilai, kekuatan digital harus dimanfaatkan untuk merangkai antara suplai dari UMKM di seluruh Indonesia dengan pasar nasional dan pasar global. 

Untuk itu, jika ada praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM, Presiden meminta agar segera diatur dan harus segera diselesaikan. Jokowi juga menyampaikan kepada Menteri Perdagangan untuk memperingatkan jika di perdagangan digital malah membunuh UMKM. 

"Kita harus membela, melindungi, dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas, ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan," tegasnya.