Pekanbaru, Gatra.com - Manajer Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau, Taufik, menyebut alokasi anggaran kunjungan dinas luar negeri untuk anggota dewan 2019 perlu dikoreksi. Terlebih di tengah pandemi Covid-19. 

Menurutnya alih-alih  kunjungan dinas luar negeri, Pemerintah Provinsi Riau mestinya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penting lainya semisal Riau Hijau. 

"Saat kondisi Covid 19 ini, ada baiknya gubernur menghentikan rencana-rencana kunjungan yang tak berfaedah dan bermanfaat. Bisa saja anggaran itu direfocusing, dialihkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fasilitas publik," katanya, Kamis (4/3). 

Diketahui, besaran anggaran yang dialokasikan untuk lawatan ke luar negeri anggota DPRD Riau tahun 2021 mencapai Rp13 miliar. 

FITRA pun berharap Pemerintah Provinsi Riau membatasi perjalanan dinas  dalam negeri yang totalnya  sampai Rp382 miliar. Adapun total anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2021 mencapai Rp9 triliun. 

Secara terpisah, anggota DPRD Riau, Mardianto Manan, memilih tidak ikut kunjungan dinas keluar negeri pada tahun 2021.

Menurut politisi PAN tersebut, melakukan lawatan ke luar negeri dikala pandemi Covid-19 sangat beresiko. 

"Suasana saat ini berbeda. Belum tentu  kita bisa jalan ke luar negeri, melintas Singapura dan Malaysia saja belum tentu bisa kan," ungkapnya, Kamis (4/3). 

Mardianto menyebut dia punya alasan lain menolak kunjungan tersebut, sebab selaku anggota dewan yang dilantik dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) 2019-2024, tidak ikut melakukan pembahasan anggaran yang dilakukan pada tahun 2020.

"Penyusunan anggaran tersebut dilakukan pada tahun 2020. Saya belum menjabat anggota DPRD Riau. Nah, kalau nantinya diterapkan untuk berangkat keluar negeri, saya mengambil sikap pribadi untuk tidak berangkat," tegasnya.