_thumb.jpg "Koalisi Musisi Sepakat Palestina-Israel Bukan Konflik, Melainkan Genosida")
_thumb.jpg "Bagaimana Musisi Bersikap terhadap Gerakan Boikot Produk Terafiliasi Israel?")
_thumb.jpg "Koalisi Musisi Gelar Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS, Tunjukkan Solidaritas untuk Gaza")
Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terus berupaya meningkatkan cakupan layanan air minum sebagai infrastruktur dasar utama. Meski demikian, Direktur Air Minum, Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, mengatakan bahwa Indonesia masih memerlukan peningkatan akses air minum bersih untuk seluruh warga negara.
Kualitas air minum yang bermutu untuk warga negara diamanatkan di dalam Undang-Undang (UU) Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 yang berkaitan dengan standar pelayanan minimum. Di situ, kata Yudha, disampaikan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan air minum yang layak kurang-lebih 60 liter per orang per hari.
Yudha menuturkan, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, capaian PUPR terkait penyelanggaraan air minum layak di tahun 2019 mencapai 89, 27 persen. Namun, angka tersebut merupakan jumlah gabungan antara perpipaan dan bukan perpipaan. "Kalau bicara perpipaan ini yang dikerjakan oleh tukang ledeng di seluruh Indonesia masih kurang, di bawah 21 persen," kata dia pada gelaran webinar yang diselenggarakan PUPR, Kamis (4/3).
Karena itu, Yudha melanjutkan, penyelenggaraan air bersih dan bermutu merupakan pekerjaan rumah yang besar dan tantangan bagi pemerintah, termasuk bagi warga yang peduli terhadap hal itu. Dia mengajak peran serta masyarakat, terutama para investor, untuk turut andil dalam pembiayaan guna memaksimalkan pendanaan penyelenggaraan.
Berdasarkan catatannya, Yudha menjelaskan bahwa kebutuhan pendanaan untuk 10 juta sambungan rumah baru mencapai Rp107 triliun. Sementara APBN untuk ketersediaan air minum hanya dianggarkan Rp7 triliun per tahunnya. "Itu sudah bagus. Plus ditambah hibah hampir Rp1 triliun," tutur dia. Dengan skema pembiayaan dari negara yang ada, kata Yudha, pemerintah membutuhkan partisipasi investor untuk bisa mencari solusi dan pembiayaan yang cerdas.
