Jakarta, Gatra.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Saparis Soedarjanto mengatakan kondisi bentang alam atau landscape jadi salah satu faktor penyebab banjir.
Menurutnya, selain curah hujan yang merupakan faktor utama banjir, kondisi penggunaan lahan juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, pemanfaatan atau penggunaan lahan dalam pembangunan, sudah seharusnya berbasis pengelolaan risiko bencana.
"Ini menjadi penting, karena kami juga terbuka sebetulnya melakukan evaluasi-evaluasi kebijakan. Namun harus terukur bagaimana evaluasi tadi dilakukan," kata Saparis Soedarjanto dalam Rakornas Penanggulan Bencana 2021 secara virtual, Jumat (5/3).
Maka, KLHK mengeluarkan beberapa rekomendasi perlakuan yang bersifat integratif antar sektor. Pertama, rehabilitasi hutan dan lahan. Kedua, intervensi bangunan konservasi tanah dan air, baik skala besar yang dilakukan Kementerian PUPR, maupun skala kecil di hulu DAS oleh KLHK.
"Misalnya teman-teman PU dan tata ruang, kita beri masukan juga, apakah betul tata ruang tadi berbasis pengelolaan risiko bencana. Kami pun sekarang sedang mengevaluasi menggunakan model penggenangan untuk mengetahui sebetulnya banjir berdasarkan return period," ucapnya.
Selanjutnya, perlu dilakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Rencana-rencana pembangunan dan pemanfaatan lahan harus juga mengedepankan aspek konservasi. Mungkin kalau ini bisa diterima, bisa direplikasi sebetulnya untuk meninjau kembali," ujar Saparis.
Ia menegaskan, KLHK tidak berniat mengubah tata ruang, namun memberi warna konservasi. Pembangunan daerah tetap diharapkan berjalan dengan warna konservasi lingkungan. Sehingga, diharapkan terjadi sinergi antara program pemanfaatan lahan dan konservasi .
"Kemudian juga kita memberi rekomendasi bagaimana adanya optimalisasi bangunan saluran air drainase. Jadi kami mengidentifikasi berapa debit banjir yang masuk dan berapa kapasitas tampung sungai," jelasnya.
