Banyumas, Gatra.com– Enam program menjadi prioritas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2022.

Keenam prioritas tersebut adalah percepatan pemulihan ekonomi daerah, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan sekaligus penguatan desa, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan untuk mencapai 6 prioritas tersebut dibutuhkan sinergitas seluruh elemen masyarakat.

“Tentunya pemerintah daerah kedepan butuh sinergitas, butuh bersinergi dengan selurih elemen masyarakat sehingga nantinya kita dapat terus berjuang bersama, bergerak bersama untuk tentunya membangun Kabupaten Purbalingga kedepan lebih baik lagi,” kata Tiwi, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu malam (6/3).

Bupati Purbalingga menegaskan enam prioritas itu dalam forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 beberapa waktu lalu. Konsulltasi publik dilakukan secara virtual melalui zoom meeting di gedung operation room Graha Adiguna.

Kepala Bapelitbangda Siswanto SPt Msi mengatakan, dasar tujuan dari konsultasi publik Rancangan Awal RKPD adalah untuk mendapatkan aspirasi dan masukan dari masyarakat.

“Konsultasi publik ini agar kita bisa memperoleh masukan dan saran dari masyarakat serta semua stakeholder, terkait rancangan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga,” kata Siswanto.

Siswanto juga menyampaikan mekanisme konsultasi publik. Dimulai dari penyampaian pandangan, arahan dan pokok pikiran dari Ketua DPRD Purbalingga, pemaparan rancangan awal RKPD dan diskusi. Forum ini disiarkan langsung melalui kanal youtube Bapelitbangda Purbalingga.

Sementara Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan SH mengatakan ada beberapa pokok pikiran sebagai landasan dalam merumuskan Rancangan Awal RKPD untuk tahun 2022. Pokok pikiran tersebut diantaranya terkait tentang upaya menekan angka kemiskinan, meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), peningkatan infrastruktur dan mengatasi permasalahan bidang kesehatan. Infrastruktur mencakup pembangunan jalan, jembatan, drainase, bangunan kantor pemerintahan.

“Harapan kami sekali lagi proses perencanaan harus dikawal dengan baik, perencanaan harus betul-betul matang dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi yang baik, mempunyai catatan yang baik,” kata Bambang.