Pekanbaru,Gatra.com - Jelang alih kelola Blok Rokan pada Agustus 2021, pemerintah daerah belum dilbatkan dalam tim transisi. Padahal keterlibatan pemerintah daerah dianggap mendesak.
Ketua DPRD Riau Yulisman mengungkapkan, partisipasi pemda pada tim transisi tersebut bertujuan agar pemangku kepentingan di Riau mengetahui kondisi Blok Rokan sesungguhnya.
"Supaya maksimal kita tahu persis hasilnya apa. Apakah hasilnya A atau B. Takutnya nanti bisa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat Riau," urainya kepada Gatra.com di gedung DPRD Riau, Rabu (10/3).
Asal tahu saja, hingga permulaan tahun 2021 pemerintah Indonesia melalui SKK Migas belum membuka ruang untuk melibatkan penyelenggara pemerintah daerah dalam tim transisi Blok Rokan. Hal ini disebabkan anggapan pemerintah pusat, terkait urusan pengalihan Blok Rokan merupakan domainnya Jakarta melalui SKK Migas, Kementrian ESDM dan Pertamina.
Adapun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini sedang mengintip peluang untuk mengelolah ladang minyak yang dikelolah PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tersebut. Selain bakal mendapat participating interest sebesar 10%, Pemprov Riau juga ingin melirik peluang melalui skema business to business.
Belakangan, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau juga ingin mencoba peruntungan melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA).
Kata Yulisman, agar minat daerah itu dapat optimal nantinya, maka penyelenggara pemerintah daerah mesti tahu dinamika Blok Rokan hingga nantinya diserahkan pada Pertamina pada Agustus 2021.
"Oleh sebab itu penyelenggara pemerintah daerah mesti terlibat dalam kerja tim transisi," tekannya.
Sebagai informasi, Blok Rokan merupakan salah satu ladang minyak paling produktif di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi minyak Blok Rokan pada 2019 mencapai 207.000 barel per hari atau setara dengan 26 persen produksi minyak nasional.
Adapun wilayah operasional Blok Rokan melintasi 7 kabupaten/kota dengan rentang operasional mencapai 6.264 kilometer. Operasional yang luas tersebut melibatkan kurang lebih 20.000 mitra kerja,2.900 pegawai dengan 69 juta jam kerja pertahun,dan 13.000 sumur.
