Yogyakarta, Gatra.com - Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menargetkan angka rasio kewirausahaan di Indonesia tembus empat persen dari total penduduk. Angka rasio kewirausahaan Indonesia lebih rendah dibanding negara tetangga.

Target ini disampaikan Teten saat memberikan sambutan di Studium Generale Online Inkubasi Sociopreneur Muhammadiyah secara online, Kamis malam (11/3) yang diakses Gatra.com, Jumat (12/3).

"Inisiatif yang digagas Muhammadiyah ini sejalan dengan usaha pemerintah meningkatkan rasio kewirausahaan. Agar bisa dianggap sebagai negara maju, maka rasio kewirausahaan minimum 4 persen harus terpenuhi," kata Teten.

Menurut data Kementerian Koperasi, Teten mengatakan saat ini rasio kewirausahaan Indonesia hanya 3,47 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Singapura yang mencapai 8,67 persen. Indonesia juga kalah dengan Malaysia dan Thailand yang rasionya mencapai 4 persen.

Untuk meningkatkan target rasio kewirausahaan hingga 3,90 sampai 4 persen, Kementerian telah menyiapkan empat langkah transformasi.

"Transformasi pertama adalah soal kelembagaan yang sudah dinyatakan dalam UU Cipta kerja di mana sektor informal menjadi sektor formal, transformasi ke digital, transformasi ke rantai nilai atau perbankan, dan transformasi modernisasi UMKM maupun koperasi," ucap Teten.

Empat langkah ini menurut Teten sesuai dengan kondisi UMKM. Saat ini usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah, serta bisa mengakses perbankan sangat kecil, hanya dua persen dari total 94 juta pelaku UMKM.

Sebagian besarnya, yaitu 98 persen, adalah usaha mikro yang dinamis, baik karena pergantian produk dan lokasi, tidak terdaftar sebagai unit usaha, dan tidak bisa mengakses lembaga keuangan.

Selain empat transformasi itu, pemerintah juga telah mengatur penyediaan ruang bagi UMKM di fasilitas umum seperti bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun sebanyak 30 persen dari total luas dengan tarif 30 persen dari harga sewa umumnya.

Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, Teten mengatakan seluruh kementerian atau lembaga negara akan wajib mengoptimalkan 40 persen anggarannya untuk menyerap produk UMKM dan koperasi dengan total nilai Rp400 triliun.

"Diprediksi 2045 nanti Indonesia menjadi negara besar dalam bidang ekonomi di bawah Cina, Amerika, dan India. Apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk menyiapkan anak-anak muda masuk ke dunia kewirausahaan berbasis pengetahuan dan bisnis," jelasnya.

Karenanya, pemerintah mengajak Muhammadiyah melahirkan wirausaha khususnya  lewat program-program inkubasi sosial yang dikembangkan di perguruan tinggi Muhammadiyah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik ajakan pemerintah ini. Sebab semangat kewirausahaan sudah menjadi kekuatan Muhammadiyah untuk tumbuh besar dan menyatu dengan masyarakat.

Ketua Lembaga Pengembangan Cabang Ranting (LPCR) PP Muhammadiyah, M. Jamaludin Ahmad, mengatakan saat ini Muhammadiyah memiliki 3.884 cabang, 12.843 rating, dan 30 cabang istimewa di luar negeri.

"Seluruh cabang dan ranting tidak boleh vakum. Mereka harus bergerak, melayani, dan memberdayakan umat. Kehadiran mereka ini agar memberikan manfaat bagi bangsa terutama saat pandemi ini," ujarnya.