Jakarta, Gatra.com –‎ Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigras, dan Daerah Tertinggal (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi, mengatakan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyandera pesawat perintis milik maskapai Susi Air di Kabupaten Puncak, Papua, tidak berhak mendapatkan Dana Desa.

"Dana Desa itu untuk pembangunan desa dan peningkata kesejahteraan warga desa, bukan untuk KKB atau KSB [kelompok sipil bersejata]," kata Budi Arie di Jakarta, Sabtu malam (13/3).

Orang nomor dua di Kemendes PDTT ini, menyampaikan pernyataan tersebut menanggapi pernyataan KSB, sebutan KKB versi TNI, yang menyandera pesawat perintis milik Susi Air jenis Platus PC-6 S1-9364 PK BVY.

KKB menyadera pesawat tersebut di lapangan terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua. Pihak TNI menyampaikan, penyanderaan tersebut dilakukan KSB karena kecewa terhadap kepala kampung setempat tidak memberikan Dana Desa.

Budi menjelaskan, Dana Desa digunakan untuk tugas prioritas nasional, ketahanan pangan, penanggulangan Covid-19, dan infrastruktur desa. Misalnya, Dana Desa di Ilambet, Ilaga, Puncak, Papua, digunakan untuk Posyandu sebesar Rp64 juta.

Dana Desa di sana, lanjut Budi Arie, juga digunakan untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp50 juta dan rehabilitasi rumah sebesar Rp168 juta. Kemudian, peningkatan kapasitas perangkat desa sejumlah Rp55 juta dan penanganan keadaan mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp504 juta.

Sedangkan syarat penerima Dana Desa, kata Budi Arie, terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang ditunjuk dengan memiliki kode wilayah desa. Selanjutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyusun pagu Dana Desa pada level kabupaten.

setelah itu, bupati atau wali kota membagi pagu itu untuk desa-desa di wilayahnya. "Pembedanya per desa didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, nilai Indeks Desa Membangun (IDM) keluaran Kemendes PDTT," ujar Budi Arie.