Jakarta, Gatra.com – Kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan riset dan inovasi. Riset yang berkualitas akan mendukung pembangunan ekonomi. Topik itu yang menjadi pembahasan dalam webinar bertajuk “Cetak Biru Pengetahuan dan Inovasi Indonesia” yang diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Kompas pada Selasa, 16 Maret 2021.

Hadir sebagai narasumber Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Tjahjo Kumolo.

Cetak biru tersebut menjadi bagian kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan berbagai mitra ekosistem pengetahuan. Selanjutnya disusun strategi dan rekomendasi untuk tantangan pembangunan di masa mendatang.

Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro dalam pemaparannya mengatakan strategi pelaksanaan cetak biru sangat membantu pemulihan ekonomi dari Covid-19 dan mengembangkan ekonomi pengetahuan pada 2045 sejalan dengan visi “Indonesia Maju”. Bambang menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa terus mengandalkan komoditas atau produk padat karya.

“Tanpa memasukkan inovasi sebagai arus utama dalam pembangunan, kita tidak bisa bermimpi untuk bisa lolos dari middle-income trap. Mengingat, perjalanan selama ini kita lebih fokus kepada ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Hal yang penting adalah memastikan adanya regulasi yang mendukung dan tidak ada regulasi yang menghalangi inovasi,” ujar Menteri Bambang.

Ia menambahkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi harus menjadi landasan pembangunan dan menjadi arus utama dalam penggerak pembangunan. Salah satu hal yang penting adalah memastikan adanya regulasi yang mendukung dan tidak menjadi penghalang inovasi.

Lebih jauh, Bambang menerangkan Indonesia perlu bersandar pada pengetahuan dan inovasi untuk mengelola perkembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, merata, dan produktif. Negara-negara berkembang yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah telah beralih dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi berbasis pengetahuan yang inklusif, yang sumber kekuatannya berasal dari produksi, distribusi, dan penggunaan pengetahuan dan informasi.

Menurut Global Innovation Index (GII) tahun 2020 dari World Intellectial Property Organization, pemimpin inovasi dunia saat ini adalah Swiss, Swedia, Amerika Serikat, dan Inggris. Di Asia, pemimpin inovasi berada di tangan Singapura, Korea Selatan, Hongkong, dan Cina.

Bisnis di negara-negara tersebut berinvestasi jauh lebih besar dalam modal berbasis pengetahuan (perangkat lunak, basis data, hak paten, hak cipta, desain, dan pengetahuan terkait industri tertentu) dibandingkan aset fisik. Data GII juga menunjukkan bahwa tataran inovasi global saat ini tengah berubah, dengan Cina, Vietnam, India, dan Filipina yang semakin menanjak.

Indonesia saat ini berada di peringkat 85 di daftar GII 2020. Apabila ingin bersaing di ekonomi global, Indonesia harus berinvestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk mendorong inovasi, memacu pertumbuhan ekonomi, dan pulih dengan cepat dari pandemi.

Bappenas menetapkan posisi dan peran dari pengetahuan sebagai fondasi perencanaan pembangunan. Kemenristek/BRIN mengatur aktor pengetahuan dan inovasi serta mekanisme insentif dan pendanaan, dan KemenPAN-RB meningkatkan kapasitas birokrasi agar memahami mengapa pengetahuan itu wajib menjadi dasar dari setiap kebijakan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Bappenas siap mendukung penerapan Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Ekosistem. Ia menjelaskan bagaimana pendekatan ekosistem pengetahuan dan inovasi akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2026-2045.

“Untuk memperbaiki ekosistem pengetahuan dan inovasi, ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, memastikan sejumlah strategi prioritas dalam cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi diakomodir dalam rencana kerja pemerintah. Ini akan dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah terkait dan Bappenas sebagai clearing house akan mencoba mengawalnya,” kata Suharso.

Kedua, memastikan cetak biru tersebut terintegrasi ke dalam RPJMN bahkan untuk rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Ketiga, memastikan proses diskusi multilateral berjalan baik dan efektif.

Untuk menggerakkan seluruh unsur tersebut, diperlukan kapasitas negara yang tercermin dalam kapabilitas lembaga dan aparatur negara dalam mereformasi mesin birokrasi yang ada. Oleh karena itu, aparatur negara berperan sebagai aktivator untuk pertumbuhan ekosistem pengetahuan.

Menpan RB Tjahjo Kumolo menyoroti pentingnya efektivitas pengaturan kelembagaan dalam birokrasi agar dapat mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dengan menggunakan sudut pandang pengetahuan. “Kementerian PAN-RB akan memastikan implementasi cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi melalui dukungan kebijakan terutama di bidang kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur,” kata Tjahjo.

KemenPAN RB menurutnya akan menyelaraskan implementasi cetak biru ekosistem pengetahuan dan inovasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi. “KemenPAN RB akan mendukung setiap peningkatan kualitas dan kuantitas ASN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk seluruh aspek ekosistem pengetahuan dan inovasi”, ujar Tjahjo.

Kolaborasi Lintas Negara

Pemerintah Australia mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia dalam memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi melalui penyusunan cetak biru ekosistem inovasi, Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta peningkatan pendanaan riset.

Minister Counsellor for Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kirsten Bishop mengatakan melalui Knowledge Sector Initiative (KSI), pihaknya berharap dapat membantu mengatasi hambatan dan mempromosikan solusi lokal untuk ekosistem pengetahuan dan inovasi yang sehat di Indonesia.

“Kami membantu banyak hal seperti pendanaan berkelanjutan untuk penelitian, lingkungan yang kondusif dan terbuka untuk penelitian, pengembangan dan inovasi, jaminan kualitas penelitian dan ketersediaan data, serta hubungan yang kuat antara peneliti dan pembuat kebijakan,” ucap Kirsten.

Ia menambahkan pengembangan Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi merupakan kunci bagi Indonesia untuk dapat mengatasi tantangan pembangunan. Para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan kunci telah berkomitmen untuk bekerja secara sinergis agar dapat meningkatkan ekosistem tersebut.