Bandung, Gatra.com - Harga beras lokal berpotensi terganggu jika pemerintah kekeh mengizinkan rencana impor beras. Hal ini bakal mengancam kesejahteraan petani. Apalagi, dalam waktu dekat akan ada panen raya.

Dengan pertimbangan tersebut, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menunda impor beras.

"Usul Jabar ke pemerintah pusat lebih baik menunda impor beras," kata Ridwan Kamil usai menyerap aspirasi perwakilan petani di 27 kabupaten/kota secara virtual di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3).

Pria akrab disapa Kang Emil itu menuturkan, impor dapat dilakukan ketika stok beras dalam negeri defisit. Namun, saat ini, stok beras masih melimpah, terutama di Jabar yang kini dalam kondisi surplus.

"Kalau posisinya kita krisis beras, saya kira impor masuk akal, tapi kami surplus," tuturnya.

Menurut Kang Emil, dirinya tidak ingin kebijakan impor beras mengancam kesejahteraan petani. Oleh karena itu, diperlukan manajemen waktu yang lebih matang terkait impor beras.

Selain itu, Kang Emil mengatakan bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Cirebon berharap impor beras tidak dilakukan saat menjelang panen raya.

"Tadi petani Cirebon curhat awalnya Bulog yang biasa membeli 120 ribu ton sekarang turun jadi 21 ribu ton," ucapnya.

Solusinya, lanjut Kang Emil, ketimbang impor beras, ada baiknya membeli beras dari petani Jabar yang kini stoknya masih melimpah. Hingga April mendatang, stok beras Jabar surplus 320 ribu ton.

"Beras kita masih suprlus 320 ribu ton sampai bulan April, ini sudah berlebih banyak sekali. Jadi dari pada impor beras mending beli beras Jabar yang melimpah," katanya.