Bandung, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menggeledah kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (18/3). Sebelumnya, pada hari ini KPK juga menggeledah Dinas Kesejahteraan dan Dinas Pendidikan KBB.
Pantauan di lokasi, KPK memasuki kantor Dinas Kesejahteraan pada pukul 13:00 WIB. Pada pukul 16:00 WIB, tim penyidik KPK keluar dengan membawa koper besar berwarna merah, 1 koper kecil warna hitam, dan 2 dus air mineral.
Usai digeledah KPK, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Imam Santoso enggan berkomentar banyak. Ia mengaku telah bertindak koperatif dan membantu KPK jika diminta sejumlah data.
"Intinya kita kooperatif. Menyerahkan apa yang diminta KPK," ujar Imam saat ditemui, Kamis (18/3).
Diketahui, penggeledahan KPK ini adalah upaya pencarian bukti dan tambahan keterangan dari sejumlah pihak dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi (TPK) berupa pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
Iman bungkam saat ditanya data apa yang diminta tim penyidik KPK. Ia bahkan menghindari awak media dan bergegas menuju ruangan lain. "Yang jelas kita tunggu aja. Saya enggak mau berkomentar lebih," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan sejak hari Selasa (16/3) dan Rabu (17/03). Tim Penyidik KPK menggeledah di 4 lokasi berbeda yang berada yaitu di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat, Kantor CV BP (Bintang Pamungkas) di Lembang Kabupaten Bandung Barat, CV SSGC (Sentral Sayuran Garden City) di Lembang Kabupaten Bandung Barat dan rumah kediaman Bupati di Lembang Kabupaten Bandung Barat.
"Pada 4 lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen dan barang bukti elekronik," ucap Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam siaran persnya, Kamis (18/3).
Ali menjelaskan, seluruh barang bukti akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara penyidikan.
"Dalam waktu dekat KPK akan melakukan pengumuman sejumlah nama tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut," pungkasnya.
