Yogyakarta, Gatra.com – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyiapkan dua gedung untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pusat Kota Yogyakarta, Malioboro. Setelah proyek di lahan eks gedung bioskop rampung, tahun lalu Pemda DIY membeli sebuah hotel untuk tempat UMKM.
Pemda DIY membeli Hotel Mutiara di Malioboro senilai Rp170 miliar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi menjelaskan tahapan pemanfaatan hotel itu sebagai upaya mendukung pemberdayaan UMKM.
“Di 2020 secara simultan dilakukan kajian dari sisi konstruksi dan manajemen pengelolaan. Ini karena pemanfaatannya berbeda dari hotel, tapi untuk penataan UMKM supaya naik kelas,” kata Siwi di kantornya, Kamis (18/3).
Tahun ini, prosesnya memasuki tahap pengadaan lelang untuk pembuatan desain perencanaan atau detail engineering design (DED). “Setelah uji konstruksi, kondisinya masih layak. Kami membangun tidak ingin gegabah. Setelah itu, pada 2022, dibangun sejumlah sarana,” tuturnya.
Menurut dia, pelaku UMKM yang akan menempati eks hotel itu akan diseleksi dari kualitas produk dan keberlanjutan usahanya. “UMKM yang belum sustain tidak di situ. Ada ketentuan juga, tidak free dan ada retribusi, tapi tidak semata demi profit,” kata dia.
Pembelian hotel untuk tempat UMKM ini setahun setelah proyek gedung sentra pedagang kaki lima (PKL) rampung. Pembangunan gedung di bekas lahan bioskop Indra di kawasan Malioboro itu menelan dana hingga Rp62 miliar.
Siwi menyatakan pembangunan sentra PKL itu telah usai, tapi hingga kini belum difungsikan. “Sentra PKL di eks bioskop Indra itu tak lepas dari sumbu filosofi. Ini berproses dan ke depan Malioboro akan tertata,” katanya.
Sumbu filosofi yang dimaksud Siwi adalah garis imajiner di pusat Kota Yogyakarta yang mengandung makna khusus. Gedung itu juga sempat mengalami masalah hukum terkait sengketa kepemilikan lahan. Namun, kata Siwi, masalah hukum itu sudah selesai.
“Tapi PKL tidak mungkin lagsung pindah, tapi diatur kelembagaannya, regulasinya, SDM pengelolanya. Jangan sampai pindah, tidak ada yang datang. Skema transportasi, alur yang datang, dan parkir dipikirkan. Ekosistem ini juga harus didiskusikan,” katanya.
Kendati berharap dapat digunakan tahun ini, Siwi belum dapat memastikan kapan PKL dipindah ke sana. “Kapannya nanti dilihat, sebentar lagi kan puasa, Lebaran, adanya Covid, tidak bisa langsung. Penerapan prokes, pengunjung juga batasi, jadi pertimbangan juga,” katanya.
