Riyadh, Gatra.com - Serangan drone dan rudal yang dilakukan milisi Houthi terhadap Arab Saudi dalam beberapa pekan terakhir memiliki kaitan dengan Iran, karena dilakukan dengan menggunakan senjata buatan Iran atau yang dipasok dari Iran.
"Semua rudal dan drone yang masuk ke Saudi adalah buatan Iran atau dipasok oleh Iran," kata Menteri Luar Negeri, Adel Al-Jubeir dalam sebuah wawancara.
“Beberapa dari mereka, seperti yang telah kami katakan, datang dari utara. Beberapa datang dari laut,” katanya kepada Arab News, merujuk pada serangan terhadap fasilitas Saudi Aramco.
Houthi yang didukung Iran terus meluncurkan drone bermuatan bom dan rudal balistik menuju Arab Saudi hampir setiap hari.
Terlepas dari kecaman AS atas serangan tersebut, pemerintahan Biden sebelumnya justru mencabut penunjukan teroris dari kelompok Yaman beberapa hari setelah Presiden Joe Biden menjabat.
Washington dan kelompok bantuan lainnya mengklaim bahwa penunjukan itu akan mempersulit bantuan kemanusiaan mengalir ke seluruh negeri. Menurut pejabat AS dan PBB, Yaman adalah rumah bagi salah satu bencana kemanusiaan terbesar di dunia.
Biden juga mencabut daftar nama Pemimpin Yaman dan dua pejabat senior lainnya dalam Daftar Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT).
Namun, Al-Jubeir mengatakan penunjukan teroris tidak akan menghentikan bantuan ke negara itu.
Dia mengatakan Arab Saudi membuat ini supaya sangat jelas kepada sekutu Eropa dan Amerika, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Pejabat Saudi itu melanjutkan dengan memberikan contoh negara yang menjadi rumah bagi organisasi teroris, seperti Hizbullah Lebanon, Taliban Afghanistan, ISIS di Suriah dan Al-Shabab di Somalia. Ini tidak menghentikan bantuan untuk sampai ke negara-negara tersebut,” katanya.
Al-Jubeir bersikeras menyebut bahwa Houthi adalah masalahnya. Ia mengatakan mereka mencuri bantuan asing dan menjualnya untuk "membiayai mesin perang mereka."
Al-Jubeir menambahkan, bahwa mereka (Houthi) menunjuk anak laki-laki - 9, 10, 11 tahun dan menempatkan mereka di medan perang, yang bertentangan dengan hukum internasional dan pelanggaran berat hak asasi manusia.
