Pekanbaru, Gatra.com- Pengamat politik dari Universitas Riau, Hasanudin, menyebut wacana kenaikan ambang batas parlemen (PT/parliamentary threshold) menjadi 5 persen bakal sangat memberatkan partai-partai baru, termasuk Partai Ummat besutan Amien Rais.
Menurut Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Riau tersebut, ambang batas parlemen 5 persen akan menjadi ganjalan bagi partai baru seperti Partai Umat, Partai Gelora, maupun Masyumi Reborn.
"Bukan hanya bagi partai-partai tersebut, partai lama seperti Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) akan kesusahan dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen," jelasnya kepada Gatra.com melalui sambungan seluler, Senin (22/3).
Sebut Hasanuddin, bila ambang batas parlemen naik menjadi 5 persen, konsekuensi logis bagi partai-partai baru maupun partai lama yang belum memenuhi ambang batas 4 persen adalah berkoalisi. Hanya saja keputusan untuk berkoalisi bukan tanpa tantangan.
Tantangan tersebut, jelas Hasanuddin, lebih kepada corak koalisi yang dihasilkan. Menurutnya, kecenderungan koalisi partai politik di Indonesia saat ini bersifat longgar, alih-alih membaur (koalisi padat).
"Apakah mau Pak Amien Rais menyerahkan tampuk kekuasaan pada Pak Anis Mata, atau sebaliknya. Inilah pertanyaan besarnya, ketokohan siapa yang akan mengalah," pintanya.
Lanjut Hasanuddin, tanpa adanya keinginan untuk saling membaur, maka partai baru bakal kesulitan menghadapi event politik disetiap tingkatan.
"Terlebih mereka juga harus melihat kecendrungan pemilih pada setiap hajatan pemilu, dimana pemilih cenderung memilih partai-partai yang peforma politiknya sudah teruji disetiap hajatan politik."
Diketahui, wacana kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen, menghangat seiring pembahasan revisi Undang-undang Pemilu di DPR RI. Sejumlah partai menyatakan penolakannya atas keputusan tersebut, salah satunya Partai Demokrat.
