Beijing, Gatra.com - Empat orang tewas ketika seorang pria meledakkan bom rakitan di kantor pemerintah desa di China selatan.
Pihak berwenang setempat menyebut kejadian berlangsung dalam aksi protes sosial yang jarang terjadi.
Dikutip AFP, Selasa (23/3), seorang pria berusia 59 tahun yang diduga bertanggung jawab atas bahan peledak itu juga tewas dalam ledakan tersebut.
“Lima orang terluka dalam ledakan itu,” kata polisi setempat dilaporkan akun resmi Weibo.
Insiden itu terjadi di dekat kota selatan Guangzhou pada Senin (22/3) pagi di desa kecil Mingjing, yang dihuni sekitar 3.000 penduduk. Lokasi itu dimaksudkan untuk pembangunan kembali properti utama yang melibatkan relokasi penduduk setempat.
Sebuah video yang dibagikan di situs berita Jiemian menunjukkan kantor yang hancur, dengan darah berceceran di dinding. Setidaknya dua orang tampak tidak bergerak di tanah.
Media lokal mengatakan ledakan itu terjadi di kantor komite desa, yang memutuskan hal terkait penggunaan lahan.
Guangzhou Daily menyebut, pejabat setempat telah memberikan 109 ha tanah kepada pengembang di Shanghai tahun lalu, untuk membangun kembali desa tua guna menarik wisatawan.
Proyek 8 miliar yuan (US$ 1,2 miliar) melibatkan relokasi petani yang sudah berada di lahan. Beberapa orang yang mengaku tinggal di dekat daerah itu mengatakan secara online bahwa serangan itu dipicu oleh perselisihan soal kompensasi.
AFP tidak dapat memverifikasi secara independen kedua kasus yang terkait.
Tidak jelas berapa banyak keluarga yang akan direlokasi untuk proyek tersebut.
Para petani di China telah menghadapi penggusuran paksa dan perampasan tanah ilegal selama beberapa dekade karena negara itu berpacu menuju urbanisasi, yang seringkali menyebabkan keresahan sosial.
Pemerintah daerah telah mengambil lahan antara 1 juta hingga 5 juta daripekerja pertanian setiap tahun antara 2005 hingga 2015 - seringkali melanggar undang-undang penggunaan lahan nasional dengan sedikit atau tanpa kompensasi - sebuah studi oleh Universitas Hong Kong menyebutkan.
Dalam perombakan besar-besaran terhadap undang-undang properti tahun lalu, China memberi hakim kebebasan yang lebih besar ketika memutuskan masalah tersebut dan membatasi pengaruh pejabat lokal, meski pengadilan pada akhirnya tetap bertanggung jawab kepada Partai Komunis.
