Tanjungpinang, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti terkait capaian skor Monitoring Control for Prevention (MCP) sejumlah daerah di Provinsi Kepri. Sebab, dari catatan KPK ada beberapa daerah di Kepri dengan capaian MCP yang terus merosot tajam. 

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamulang mengatakan, tahun 2019 lalu capaian MCP di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 89 persen. Hanya saja di tahun 2020 turun menjadi 75 persen. 

Nawawi merinci, dari delapan pemda di Kepri, tiga Pemda mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu Pemko Batam dari 75 menjadi 84 persen, Pemkab Bintan dari 64 menjadi 83 persen, dan Kabupaten Karimun dari 75 menjadi 78. Sedangkan sisanya turun termasuk Pemprov Kepri. 

“Inventarisasi aset menjadi prioritas dan catatan KPK mengingat masih banyaknya aset pemda yang strategis tidak tercatat berpotensi dikuasai oleh oknum dan berpotensi merugikan negara," katanya, dalam rakor pencegahan korupsi, Rabu (24/3). 

Nawawi menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen pada aksi nyata memperkuat kelembagaan Pemda melalui MCP, terutama penguatan APIP dan pembangunan sistem pengaduan masyarakat serta upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi. 

Berbagai langkah juga akan terus dilakukan secara preventif untuk dapat pencegahan korupsi dalam pengelolaan APBD, terkait anggaran penangan Covid 19. Menurutnya, yang paling disorot adalah anggaran bansos dan program vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. 

"Dalam rapat koordinasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi antara jajaran KPK dan pemerintah daerah, hal ini terus dievaluasi dengan harapan supaya capaian MCP meningkat," tandasnya.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berharap dalam masa kepemimpinanya kedepan seluruh aparatur di mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam rangka menciptakan tatanan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. 

Menurut Gubernur, untuk mencegah kasus-kasus korupsi yang terjadi di semua lini kehidupan, diperlukan komitmen bersama untuk bertindak dengan benar, dengan cara yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan dengan benar juga. 

"Pemerintah sudah membentuk pencegahan di semua level pemerintahan. Kita dukung seluruh upaya pemerintah dalam meminimalisir perilaku korupsi demi terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih," katanya.