Jakarta, Gatra.com - Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dari Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, menjelaskan bahwa studi bioekonomi menjadi acuan dasar untuk kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Hal ini dia paparkan dalam seminar bertajuk “Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Studi Bioekonomi” yang digelar Selasa, (24/3), di Jakarta.

“Pengelolaan sumber daya kelautan, termasuk perikanan, didasarkan pada kebijakan ilmiah (science-based) dan implementasi berbasis mayarakat (community-based),” ujarnya.

Pihak-pihak akademisi dan masyarakat lokal, terutama masyarakat di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), akan sama-sama dilibatkan dalam membentuk kebijakan publik. Kebijakan berbasis sains dan masyarakat ini dinilai akan mendorong peningkatan kesejahteraan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, hingga meningkatnya perekonomian nasional.

Dari sisi sains, ilmuwan dan akademisi akan dilibatkan untuk merancang skenario kebijakan. Bagi kebijakan berdasarkan sains, data dan informasi yang akurat menjadi kunci. Peneliti bertugas untuk mencari data akurat mengenai sumber daya perikanan di suatu WPP, misalnya. Data ini nantinya akan dijadikan rujukan untuk menentukan berapa banyak kapal yang boleh beroperasi di WPP.

Sementara dari sisi masyarakat, aspek-aspek kelokalan dan sosial akan menjadi bahan pertimbangan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik sosio-ekonomi di setiap WPP. Kebijakan publiknya nanti tidak bisa sama bagi semua wilayah. “No one fits for all,” ujar Arifin.

Kebijakan yang melibatkan sains dan masyarakat lokal ini diharapkan bisa mendorong inovasi pembangun di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.