Jakarta, Gatra.com - Nyaris selama dua dekade terakhir, Indonesia dipimpin oleh dua presiden yang menjabat selama dua periode: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Keduanya memiliki visi dan arah kepemimpinan yang berbeda. Termasuk dalam pengambilan keputusan terkait utang negara.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian menjelaskan perbedaan utang publik pada era SBY dan Jokowi. Menurut risetnya, Jokowi memiliki kecenderungan untuk meminjam utang dalam negeri. Sementara SBY dinilai lebih seimbang antara utang dalam dan luar negerinya.
Kebijakan Jokowi dinilai lebih populis ketimbang SBY. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari paradigma bahwa utang dalam negeri bisa lebih diterima oleh masyarakat ketimbang luar negeri. "Karena berbau asing cenderung enggan diterima," kata Dzulfian dalam webinar yang digelar INDEF, Rabu (24/3).
Meski demikian, bukan berarti keputusan Jokowi tepat. Menurut Dzulfian, utang dalam negeri justru berbunga relatif lebih mahal ketimbang utang luar negeri. Dengan bunga tinggi, kata dia, keuangan negara akan terbebani.
Kementerian Keuangan RI mencatat posisi utang Indonesia mencapai Rp6.361 triliun per akhir Februari 2021. Angka ini meningkat Rp128 triliun dari periode Januari 2021 sebesar Rp6.233 triliun. Menurut Dzulfian, utang yang menumpuk saat ini bisa berakibat pada kenaikan pajak di masa mendatang.
Pajak naik, kata Dzulfian, maka uang yang ada di dompet masyarakat akan menipis, dan berpindah ke dompet Kementerian Keuangan. Konsumsi dan tabungan masyarakat juga akan turut berkurang. Menurut catatan dia, baik era SBY maupun Jokowi, sebagian besar utang publik merupakan utang jangka panjang. Dengan demikian, utang saat ini akan menjadi tanggung jawab generasi mendatang.
