Home Politik Ambang Batas Parlemen Naik, PBB Sebut Ciderai Demokrasi

Ambang Batas Parlemen Naik, PBB Sebut Ciderai Demokrasi

Pekanbaru, Gatra.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Riau, Zul Azhar, menyebut wacana kenaikan ambang batas parlemen menimbulkan efek negatif bagi demokrasi.
 
Menurut Zul, opsi itu dapat mempersempit peluang partisipasi masyarakat dalam hajatan politik. Bukan hanya itu, menaikan ambang batas parlemen justru akan berimbas pada kualitas demokrasi itu sendiri. 
 
"Tentu saja wacana itu bakal menciderai demokrasi, sebab kanal untuk terlibat dalam hajatan politik kian mengecil," urainya melalui sambungan seluler, Rabu (24/3). 
 
Adapun opsi menaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen tengah dibahas dalam revisi undang-undang pemilu. Perubahan tersebut ditenggarai lebih menguntungkan partai-partai besar, sebaliknya merugikan partai-partai kecil. 
 
PBB sendiri pada pemilu 2019 hanya mampu meraup 1.009.848 suara atau 0,79 persen suara. Perolehan tersebut tidak cukup mengantarkan PBB masuk ke DPR RI. 
 
Dikatakan Zul, bila ambang batas parlemen naik, harapan utama politisi untuk menduduki jabatan politik akan tertuju pada partai-partai besar. Hal tersebut dengan sendirinya menggembosi pamor partai-partai semenjana, yang pada akhirnya akan membuat ribuan suara terbuang percuma. 
 
"Suara pemilih yang sudah memilih PBB tidak akan terakomodir karena ambang batas parlemen yang tinggi. Pun begitu, belum tentu pemilih PBB mau menyalurkan hak pilihnya ke partai lain, jika PBB tidak eksis pada pemilu selanjutnya," tegasnya. 
 
Diketahui, hingga kini partai politik belum mencapai kata sepakat dalam menentukan besaran ambang batas parlemen. Partai Nasdem dan Golkar ditenggarai menginginkan ambang batas parlemen menjadi 7 persen. Sedangkan PDI P berharap angka ambang batas parlemen naik berjenjang. Sementara PAN lebih tetarik pada ambang batas 4 persen. 
 
 
1151