Jakarta, Gatra.com – Direktur Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Ryan Washburn membuka peresmian Indonesia Civil Society Forum (ICSF) yang kedua pada Rabu, 24 Maret 2021. Kegiatan peresmian turut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar, serta Komisioner KPK, Lili Pintauli Siregar.
Bermitra dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia, pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui USAID dan inisiatif dukungan masyarakat sipil MADANI, menyelenggarakan ICSF pada Tanggal 24-25 Maret 2021. ICSF mempertemukan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan mitra lainnya untuk mendengar dan menyimak wawasan serta perspektif tentang peran masyarakat sipil dalam demokrasi Indonesia.
Forum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kendala kapasitas dan keberlanjutan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia, terutama terkait pandemi COVID-19 global, dan untuk berbagi inovasi dan praktik terbaik dalam mempromosikan keberlanjutan pembiayaan dan dukungan kapasitas untuk organisasi masyarakat sipil.
“Organisasi masyarakat sipil berulang kali membuktikan perannya sebagai pengawas pemerintahan dan perwakilan kepentingan warga. Peran yang sangat penting saat kita menghadapi tantangan signifikan terutama saat pandemi COVID-19,” ujar Direktur USAID, Ryan Washburn dalam sambutan virtualnya.
Washburn menyebutkan, pemerintah AS melalui USAID merasa antusias dapat berkontribusi dalam forum penting tersebut. “Kami berkomitmen untuk mendukung lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia. Kami juga mengakui dan mendukung peran penting masyarakat sipil dalam demokrasi yang sehat dan adil di masyarakat yang beragam, saling menghormati, dan toleran,” katanya.
ICSF pertama diadakan pada 2018 di Jakarta dan diselenggarakan oleh USAID bekerja sama dengan DFAT, GIZ, Ford Foundation, The Asia Foundation, GAC (Global Affairs Canada), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terhitung lebih dari 250 peserta terlibat dalam diskusi yang berfokus pada kebutuhan kapasitas dan keberlanjutan OMS Indonesia.
Dua poin konsensus muncul, yakni masyarakat sipil dapat berkontribusi pada akuntabilitas pemerintah dan toleransi di masyarakat. Kedua, masih terdapat kesenjangan kapasitas yang signifikan di antara berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, terutama di tingkat lokal.
Oleh karenanya, pada 2019 USAID meluncurkan Inisiatif Dukungan Masyarakat Sipil atau MADANI yang dilaksanakan selama lima tahun dengan tujuan membangun kapasitas, legitimasi, dan keberlanjutan OMS lokal di 32 kabupaten/kota di enam provinsi.
Tahun ini, ICSF akan diselenggarakan secara daring dengan melibatkan 250 peserta yang mewakili organisasi masyarakat sipil dari tingkat nasional dan lokal, pemerintah Indonesia, akademisi, dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Kegiatan tahun ini mengambil tema “Masyarakat Sipil, Akuntabilitas Publik, dan Anti-Korupsi.”
“Organisasi masyarakat sipil atau OMS adalah masyarakat yang berperan sebagai mata dan telinga KPK yang sekaligus menjadi penjaga dan pengingat bagi gerakan anti-korupsi. OMS berperan sebagai garda terdepan dan agen-agen perubahan agar masyarakat berperan aktif dalam memberantas korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.
Di kesempatan yang sama, Menko Polhukam yang diwakili Janedjri M. Gaffar menyatakan dengan menurunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia baru-baru ini, penting bagi semua pihak untuk menggali penyebab penurunan tersebut. Serta mengidentifikasi prioritas tindakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam pengadaan publik.
“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya menjadi beban KPK, tapi harus dilawan oleh kita semua. Untuk menegaskan kembali tata kelola pemerintahan yang baik, masyarakat sipil harus berada di garis depan dalam mendorong akuntabilitas yang lebih besar dan pemerintahan yang demokratis bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara,” kata Janedjri.
Ia menambahkan, masyarakat sipil dan publik yang aktif sangat penting untuk memastikan keberhasilan perang melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan publik.
