Lombok Utara, Gatra.com- Pasca gempa berkekuatan besar 2018 lalu diperparah pandemic Covid-19, Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami tantangan yang cukup besar. Angaran Pendapatan Belanja Daerah (A PBD) yang semula tahun 2020 sebesar Rp1,2 Triliun, kini turn drastis menjadi hanya Rp900 miliar saja. Belum lagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga runtuh.
“Tahun 2021 Lombok Utara cukup berat pasca gempa dan kini pandemi Covid 19, tampak dari anggaran APBD menurun. Dari 1,2 triliun turun menjadi kisaran Rp900 miliar, pendapatan asli daerah juga mengalami penurunan” ungkap Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu di Lombok Utara, Jumat (26/3).
Saat Safari Jumat dalam Program Memaraq di Masjid IAI Faruq, Bayan Timur, Lombok Utara, Bupati yang kembali terpilih untuk periode keduanya ini menyatakan bahwa dalam kondisi ini perlu dia sampaikan kepada masyarakat.
“Kalau ada keterlambatan tetapi Pemda terus melakukan tindaklanjut mencari solusi terbaik. Harap masyarakat maklum. Kendati seperti itu Pemda berusaha bukan hanya mengandalkan anggaran daerah, namun juga mengusahakan mendapatkan donatur pembiayaan dari luar, guna kelancaran pembangunan di Lombok Utara,” ujarnya.
Dikatakan, dirinya sangat mengharapkan agar pembangunan Kantor Bupati dan DPRD direncanakan dapat terlaksana tahun ini, sebagai kenang-kenangan pemerintahan periode in. Demikian juga pembangunan jalan pada kawasan lingkar utara yang dicanangkan menjadi pusat perekonomian masyarakat Lombok Utara, diusahakan untuk dibangun dengan estimasi biaya Rp750 miliar.
"Jika kita berkomitmen membangun daerah ini, insya Allah akan mampu melaksanakannya. Kita mesti kompak bersatu renteng-renteng membangun daerah kita ," tuturnya.
Demikian juga setelah gempa kondisi hingga saat ini, banyak masjid yang belum terbangun, beberapa bantuan dari pihak swasta dan donatur termasuk dari yayasan Amirul Ummah.
Selain itu dia juga menyinggung kondisi penanganan Rumah Tahan Gempa (RTG) hingga saat ini belum kunjung tuntas. SK 1 sampai 27 berkisar pada angka 10 ribu unit tersisa, dengan penambahan SK baru berkisar 7.164 unit. Penundaan pemberian buku tabungan menjadi penting untuk disampaikan, terkait memastikan masyarakat yang berhak menerima, karena terdeteksi 20 persen lebih salah sasaran.
"Saya ingin memulai sesuatu dari yang lurus-lurus saja, saya siap menjadi bupati tidak populer. Itu sebabnya kita semua bersama membangun daerah kita. Dengan demikian, semangat kebersamaan ke depan daerah kita, akan semakin bagus,” kata Bupati.
