Jakarta, Gatra.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.
KPK memanggil memanggil Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto. Selain itu penyidik juga memanggil Notaris Simamungkit, dan pihak swasta Prospelany. "Yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi tersangka MJS [Matheus Joko Santoso]," kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi pada Selasa (30/3).
Seperti diketahui, Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut. Pelaksanaannya dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso.
Untuk fee tiap paket Bansos disepakati oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu perpaket Bansos. Selanjutnya, Matheus Joko dan Adi Wahyono membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan pada Mei sampai November 2020. Di antaranya Ardian I M, Harry Sidabuke, dan juga PT Rajawali Parama Indonesia yang diduga milik Matheus Joko.
Penunjukkan PT Rajawali Parama Indonesia sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono. Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee Rp17 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus Joko kepada Juliari melalui Adi Wahyono engan nilai sekitar Rp8,2 miliar.
Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari Batubara untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.
Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.
