Jakarta, Gatra.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly, telah membacakan keputusan resmi terkait dualisme Partai Demokrat pada Selasa siang (31/3). Pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.
Penolakan tersebut didasarkan pada ketidakmampuan kubu Moeldoko melengkapi kekurangan dokumen sebagai persyaratan. Atas putusan tersebut, pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mengapresiasi kinerja pemerintah. Menurutnya, pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat.
“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah profesional, sangat independen, objektif, sangat berpijak pada hukum positif,” ujar Emrus.
Selanjutnya, Emrus menjelaskan, ada tiga kemungkinan yang akan terjadi terkait masa depan Demokrat kubu Moeldoko setelah gagal meraih legitimasi atas kepemimpinan Parta Demokrat.
Kemungkinan pertama, melebur dengan kubu AHY. Emrus menjelaskan, bila Demokrat kubu Moeldoko dapat menerima keputusan Menkum HAM secara lapang dada, mereka dapat ‘melebur’ kembali menjadi Partai Demokrat yang satu di bawah kepemimpinan AHY.
“Di sana akan terjadi komunikasi politik di internal partai untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan politik baru. Namun bila ini terjadi, posisi tawar dari kubu Demokrat Moeldoko melemah,” katanya.
Selain itu, menurut Emrus, hal ini amat sulit terjadi, mengingat belakangan ini kedua kubu saling melontarkan serangan di ruang publik. Masalah harga diri kedua belah pihak juga menjadi isu besar untuk mencapai peleburan ini.
Kedua, kemungkinan pendirian partai baru. Selama ini kubu Moeldoko menyampaikan bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY tidak demokratis. Mendirikan partai baru akan menjadi solusi bagi mereka dalam menyampaikan aspirasi yang tak tersalurkan di bawah kepemimpinan AHY.
Untuk mendirikan partai baru, Emrus menyoroti akan ujian soliditas di antara para tokoh yang terlibat di KLB Deli Serdang. Jika mereka tidak solid, mendirikan partai baru hanya akan menjadi wacana. Ujian selanjutnya adalah biaya politik, sebab mendirikan partai membutuhkan dana yang besar.
Kemungkinan terakhir, Demokrat kubu Moeldoko akan melempem dan namanya hilang begitu saja, tidak melebur dengan Demokrat pimpinan AHY atau pun berdiri sendiri dengan nama baru. Kalau hal ini terjadi maka persepsi publik terhadap tokoh-tokoh yang terlibat KLB kemarin tidak akan positif.
“Dari tiga kemungkinan itu, yang lebih rasional adalah mendirikan partai baru, yang namanya saya sarankan Partai Demokrat Demokratis,” katanya.
Emrus lebih menyarankan Demokrat kubu Moeldoko untuk mendirikan partai baru sehingga publik bisa menilai program, gagasan, dan garis politik yang mereka tawarkan untuk memajukan bangsa dan negara.
"Respons publik juga bisa kita lihat kepada mereka, jadi publik bisa memberikan ‘pengadilan’ kepada mereka,” ujar Emrus.
