Jakarta, Gatra.com - Sampai sekarang pendapatan Malaysia masih lebih banyak meski luas kebun kelapa sawitnya cuma 5,6 juta hektar dan kebun sawit rakyat di Indonesia 6,7 juta hektar.
Tengok saja tahun lalu, Malaysia bisa mengantongi devisa sekitar RM70 miliar. Duit ini sekitar USD 17 milyar, hasil dari penjualan minyak sawitnya yang mencapai 20 juta ton.
Sawit rakyat di Indonesia, justru hanya bisa mengalirkan devisa sekitar USD8,3 miliar lantaran hasil minyak sawitnya cuma 18 juta ton.
"Luas kebun sawit rakyat di Indonesia mencapai 1,2 kali lebih luas dari kebun sawit Malaysia. Tapi devisa yang bisa didapat masih separuh Malaysia," kata Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung saat berbincang dengan Gatra.com tadi siang.
Kalau dari hasil analisa PASPI kata lelaki 55 tahun ini, penyebab utama kenyataan itu ada dua; pertama, produktivitas minyak sawit rakyat Indonesia masih jauh tertinggal ketimbang sawit Malaysia. Sawit rakyat Indonesia masih sekitar 2,7 ton minyak perhektar, sementara sawit Malaysia sudah mencapai 3,4 ton minyak perhektar.
Kedua, hilirisasi sawit Malaysia lebih maju dari hilirisasi sawit di Indonesia. Ini kelihatan dari perbedaan komposisi ekspor sawit Indonesia dan Malaysia.
"Tahun lalu komposisi ekspor sawit Malaysia; 13 persen Crude Palm Oil (PO), 46 persen processed PO dan 40 product based PO. Indonesia, 22 persen Crude PO, 67 persen processed PO dan 11 persen product based PO," Tungkot mengurai.
Lantaran perbedaan komposisi ekspor tadi, tahun lalu Malaysia kebagian harga per unit ekspor (export price unit) USD 960 perton, Indonesia hanya USD 678 perton.
Walau kondisinya sekarang seperti itu kata Tungkot, sawit rakyat Indonesia masih punya peluang untuk mengejar dan malah bisa lebih tinggi dari Sawit Malaysia.
"Secara luasan, kebun sawit rakyat Indonesia sudah juara. Tinggal lagi mengejar dua hal; produktivitas dan hilirisasi yang lebih maju. Ini enggak mudah, tapi bukan berarti enggak bisa," Tungkot yakin.
Adapun cara meningkatkan produktivitas sawit rakyat dari 2,7 ton perhektar menjadi 4 ton perhektar kata lelaki kelahiran Simalungun ini, tentu dengan menghadirkan gerakan bersama oleh petani sawit rakyat.
Caranya, pertama lewat peremajaan (replanting) tanaman tua atau yang tidak produktif. Terus, perbaikin Good Agriculture Practice (GAP) kebun existing.
Untuk urusan peremajaan, petani bisa mengandalkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), meski sekarang PSR yang ada masih terkesan setengah hati lantaran terlalu sedikit.
Dibilang sedikit lantaran idealnya kata Tungkot, PSR musti bisa meremajakan sekitar 4 persen atau 250 ribu hektar kebun sawit setiap tahun.
Hasil PSR ini pun baru akan kelihatan dan bisa memberikan kontribusi pada 4-5 tahun kemudian.
"Yang paling cepat mendongkrak produktivitas itu ya perbaikan GAP, khususnya pemupukan kebun eksisting yang luasannya lebih dari 80 persen kebun sawit rakyat. Dengan cara ini, dalam tempo 6 bulan sampai 1,5 tahun kemudian, peningkatan produktifitas akan kelihatan," ujarnya.
Untuk solusi semacam ini, legalitas kebun sawit rakyat yang belum tuntas menjadi kendala, baik untuk PSR maupun GAP.
Soalnya kata Tungkot, cara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menahan-nahan penyelesaian legalitas kebun sawit rakyat, menjadi penghambat.
Ini juga akan kontra produktif dengan peningkatan produktivitas sawit rakyat. Sebab oleh masalah legalitas tadi, petani menjadi mikir untuk berinvestasi di replanting maupun di perbaikan GAP.
"Bisa saja kan sewaktu-waktu petani dihantui oleh persoalan legalitas kebun sawit tadi," ujar Tungkot.
Apa yang dirasakan oleh para petani sawit di Indonesia kata Tungkot, berbanding terbalik dengan di Malaysia.
"Disana pemerintah (FELDA) hadir langsung menyelesaikan masalah, bahkan juga menyediakan lahan untuk kebun sawit," katanya.
"Apakah Menteri LHK Malaysia lebih pintar dan lebih bijak dari Menteri LHK Indonesia? Setahu saya, Menteri LHK Indonesia justru jauh lebih pintar dan bijaksana," tambahnya.
Andai saja tahun ini kata Tungkot, urusan legalitas kebun rakyat bisa diberesi Kementerian LHK, dia yakin produktivitas kebun sawit rakyat akan bisa menjadi 4 ton perhektar sebelum tahun 2024.
"Dan di tahun itu pula, produksi sawit rakyat sudah bisa sebesar bahkan melampaui produktivitas sawit Malaysia," katanya.
Abdul Aziz
