Sukoharjo, Gatra.com- Mudik tahun 2021 kembali dilarang oleh pemerintah. Aturan itu lantas ditanggapi oleh Anggota DPR RI Komisi VI Muhammad Toha.

Toha mengatakan, lebaran tahun ini harusnya ada pelonggaran dari pemerintah. Sebab, mudik sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat di Indonesia, terlebih saat lebaran. 

"Kebijakan itu relatif ya. Karena mudik itu sebagai wujud penghormatan kepada keluarga dan sanak saudara untuk menyambung silaturahmi," kata Mantan Wakil Bupati Sukoharjo tersebut, Minggu (5/4)

Menurutnya, kebijakan larangan mudik ini akan kontra produktif dengan kebijakan untuk mendongkrak sektor pariwisata. Karena dengan adanya larangan mudik ini, maka sektor pariwisata juga akan terkena imbasnya. 

Sehingga dilanjutkan Toha, harus ada pelonggaran pada larangan mudik tahun ini. Ditambah, program vaksinasi juga sudah dijalankan oleh pemerintah. 

"Menurut saya, kalau imbauannya secara umum tidak pas, artinya relatif saja. Misal di suatu kota zonanya merah, maka dilarang untuk keluar masuk daerah tersebut. Tapi kalau daerah itu sudah zona hijau, saya pikir tak ada masalah," terangnya. 

Sehingga sebelum memasuki bulan suci ramadan ini, ia meminta kepada masyarakat agar benar-benar menaati protokol kesehatan untuk menekan angka penularan Covid-19. 

Selain itu, Toha juga menilai adanya sanksi kepada ASN yang nekat mudik, adalah sesuatu yang berlebihan. Pasalnya selama ASN tersebut bisa menaati protokol kesehatan maka tidak ada masalah.

"Lebaran ini kan juga sudah ada yang divaksin, lebih aman juga, jadi harusnya beda dengan tahun lalu," ujarnya.

Toha menambahkan, aturan di semua daerah harusnya dipukul rata. Sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial.