Jakarta, Gatra.com- Politisi PSI Andy Budiman menyatakan masalah utama politik Indonesia ialah biaya politik yang mahal. Menurutnya, ada dua hal yang bisa menjadi game changer untuk memperbaiki situasi demokrasi di Indonesia.
Pertama, pembenahan dalam aspek regulasi. Pemerintah perlu memberikan relaksasi untuk syarat pendirian partai politik, ambang batas parlemen maupun pencalonan kepala daerah.
"Regulasi yang ada membuat biaya politik menjadi mahal, sehingga orang yang bisa ikut dalam pertarungan terbatas. Hanya orang yang punya kekuatan modal dan sumber daya manusia yang besar," tuturnya dalam Diskusi Media bertajuk Quo Vadis Demokratisasi Parpol, Selasa (6/4).
Kedua, membangun ikatan yang lebih kuat antara parpol dengan pemilih. Salah satunya dengan membangun tradisi menyumbang parpol. Andy berpendapat, hal ini perlu mulai dilakukan supaya bisa mengurangi, bahkan menghilangkan ketergantungan parpol terhadap aktor yang punya kekuatan finansial besar.
"Kalau misalnya ada parpol yang tidak minta sumbangan kepada rakyat, pemilih harusnya kritis berpikir, uangnya dari mana ya?" tambahnya.
Dua solusi tersebut harapannya bisa membuat sirkulasi politik menjadi lebih sehat. Hal ini harus mulai dibangun, jika masyarakat ingin melihat parpol tidak dikuasai satu dua orang saja, melainkan dimiliki publik.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani menyatakan relaksasi bisa dilihat dari paradigma representatif atau efektivitas. Paradigma representatif memungkinkan perluasan akses dan kesempatan merekrut figur potensial di masyarakat. Di sisi lain, ada soal efektivitas dalam pengambilan keputusan politik.
"Karena tujuan adanya syarat ambang batas itu supaya pengambilan keputusan politik tidak bertele-tele," tambahnya. Menurutnya, relaksasi bukan hanya menyangkut aturan, tapi juga kemungkinan untuk membuat partai lokal.
Partai tersebut nantinya hanya bertanding di tingkat lokal, jadi tidak harus bertanding di tingkat nasional. Dengan demikian, biaya politik lebih terjangkau. Selain itu, kebijakannya lebih kontekstual dengan daerah.
"Kalau sekarang kan, semua parpol baru harus di tingkat nasional dan punya perwakilan daerah. Sebaiknya boleh juga kan parpol berdiri hanya untuk tingkat lokal," kata Dani.
Ide parpol lokal, lanjutnya, juga bisa memperkuat ikatan parpol dengan pemilih. Dia berpendapat, kalau parpol ujug-ujug minta iuran, tentu pemilih belum bisa melihat apa yang mereka peroleh.
Lebih lanjut dia menyebut upaya tersebut sifatnya jangka panjang. Parpol mesti bisa menunjukkan alasan kenapa pemilih harus menyumbang dan apa yang akan mereka dapatkan. "Bukan berarti materi, bisa juga dalam hal aspirasi yang tersalurkan." jelasnya.
