Pekanbaru,Gatra.com- Wacana kenaikan ambang batas parlemen pada pemilu 2024, telah mendorong Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk melakukan serangkaian pembaharuan di Riau.
Menurut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Riau, Husaimi Hamidi, pembaharuan tersebut dapat dimulai melalui penjaringan yang ketat akan sosok Ketua DPW PPP.
Diketahui, PPP bakal menggelar hajatan Musyawarah Wilayah (Muswil) pada Juni 2021. Hajatan tersebut menjadi pijakan awal Partai Ka'bah dalam melakukan persiapan pemilu 2024.
"Sosok yang terpilih hendaknya memang orang yang betul-betul punya waktu untuk partai. Yang tidak kalah penting, sosok tersebut mesti bisa masuk ke semua kalangan, tidak mengkhususkan diri," sebutnya pada Gatra.com di Pekanbaru, Rabu (7/4).
Belum lama ini PPP Riau telah menghidupkan kembali Gerakan Pemuda Ka'bah. Organisasi sayap partai ini sempat tidak berfungsi sekian tahun lantaran sejumlah hal. Kini, Gerakan Pemuda Ka'bah menjadi mesin politik untuk melakukan pendekatan pada kelompok milenial.
Dikatakan Husaimi, bila nantinya pemimpin partai tidak punya banyak waktu mengurus partai, hal tersebut dapat menimbulkan resiko politik yang fatal bagi eksistensi PPP di Riau.
Asal tahu saja, jumlah raihan kursi PPP mengalami penurunan dari masa ke masa. Bila pada pemilu 2009 silam PPP meraih 6 kursi di DPRD Riau. Pada pemilu 2014 PPP cuma meraih 5 kursi, jumlah tersebut kemudian menjadi 4 kursi pada pemilu 2019,dan membuat PPP gagal membentuk fraksi mandiri. Padahal jumlah kursi DPRD Riau yang diperebutkan meningkat, dari 55 kursi pada pemilu 2009 menjadi 65 kursi pada pemilu 2014 dan 2019.
"Artinya beban pekerjaan sangat berat, sehingga diperlukan sosok yang sekiranya dapat menarik minat masyarakat pada PPP, sosok yang tak segan turun ke daerah-daerah," tekannya.
Sementara itu Ketua Umum PPP, Suharso Manoarfa, telah meminta jajaran pengurusnya untuk fokus membenahi elektoral partai. Suharso bahkan melarang pengurus DPP PPP untuk menjadi calon legislatif pada pemilu 2024 agar fokus mengerek pamor partai.
Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) itu, dalam beberapa kesempatan mengakui wacana kenaikan ambang batas parlemen dari 4 % menjadi 5% dapat merepotkan Partai Ka'bah.
Pasalnya torehan PPP pada Pemilu 2019 hanya 6,3 juta suara atau 4,52 persen suara nasional. Capaian tersebut sangat tipis jika dibandingkan dengan ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
