Home Politik Survei IPO: Program Sembako Pemerintah Tak Tepat Sasaran

Survei IPO: Program Sembako Pemerintah Tak Tepat Sasaran

Jakarta, Gatra.com — Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) baru saja mengeluarkan hasil survey yang menyatakan bahwa program-program pemerintah selama masa pandemi tidak tepat sasaran meski di sisi lain program-program ini juga dinilai efektif.

IPO membagi program-program pemerintah tersebut ke dalam tiga kategori, yaitu bantuan tunai, pembagian sembako, dan program prakerja pemerintah.

“Sepanjang program ini berjalan ternyata hanya 29,9% masyarakat yang menyatakan bahwa bantuan tunai itu tepat sasaran. Sementara 51,3 % menyatakan tidak tepat [sasaran],” ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam diskusi virtual Polemik Trijaya bertajuk “Evaluasi Kabinet & Peta Politik 2024” yang digelar Sabtu, (10/4).

“Kemudian 59% menyatakan efektif. Artinya, meskipun bantuan tunai dianggap tidak tepat sasaran, tapi itu dianggap efektif. Kenapa? Karena penerimanya bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan,” tambah Dedi.

Sementara itu, untuk kategori pembagian sembako, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, sejumlah 63% responden menilai bahwa program tersebut tidak tepat sasaran. Meski demikian, sejumlah 61,7% responden survey menilai bahwa program ini justru telah tepat sasaran.

Dengan demikian, sasaran penerima yang tidak sesuai dengan persyaratan untuk menerima sembako dinilai menjadi persoalan utama. “Jadi rata-rata semua program dianggap masalahnya ada di ketidaktepatan penerima,” ujar Dedi.

Penilaian mengenai ketidaktepatan sasaran penerima juga terjadi pada kategori program prakerja pemerintah. Hanya 23% responden yang menilai bahwa program ini sudah berjalan tepat sasaran. Sementara itu, sejumlah 32% menilai program ini efektif dan 44% menilai ini tidak efektif.

Dengan demikian, Dedi mengungkapkan bahwa program prakerja pemerintah ini tidak tepat sasaran sekaligus juga tidak efektif.

Ketidaktepatan sasaran penerima jaringan pengaman dari pemerintah ini bukanlah satu-satunya persoalan. Terdapat satu persoalan klasik lain yang menghantui masyarakat luas, yaitu ketidakpercayaan mereka terhadap pejabat pemerintah soal korupsi.

“Ada 68,1% responden yang menyatakan program jaring pengaman sosial ini rawan korupsi. Kemudian 51% jaring pengaman sosial tidak signifikan membantu. Artinya mereka menerima tapi itu tidak cukup membantu. Kemudian 54,7% beranggapan pemilihan penerima bantuan tidak transparan dan terbuka. Nah ini juga persoalan,” pungkas Dedi.

163