Jakarta, Gatra.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan upaya pencegahan korupsi perlu lebih dikedepankan. 

Dia menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak membuat koruptor kapok.

"Kalau sekadar penindakan, tanpa menekan pencegahan, saya pikir itu tidak arif," katanya pada acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 pada Selasa (13/4). 

"Kita jangan biarkan orang berbuat salah, kalau masih bisa kita ingatkan," tambahnya.

Luhut menyebut banyak mega proyek yang butuh keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mencontohkan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, akan banyak penghematan jika sejak perencanaan telah melibatkan KPK.

"Kami senang jika KPK mengambil peran ini lebih banyak ke depan. Banyak mega proyek yang sedang jalan, yang butuh pencegahan agar tidak menjadi bahan korupsi," katanya.

Penggunaan anggaran negara yang efisien, lanjut Luhut, bisa mendatangkan investor masuk ke Indonesia. Selain itu, dana yang dihemat bisa diinvestasikan di dalam negeri, sehingga akan menciptakan lapangan kerja, pemasukan pajak, dan seterusnya.

Untuk itu, Pemerintah meminta KPK bisa mencegah pengeluaran dan penyelewangan yang tidak perlu. Kalau memang perlu, sampai penindakan.

"Saya banyak diskusi dengan Ketua KPK tentang upaya yang perlu dilakukan, supaya tidak banyak korupsi di Indonesia, yang sebenarnya peluang itu terjadi karena kesalahan kita semua juga," ujarnya.

Luhut menambahkan transformasi digital menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kontak pribadi antara pejabat dengan investor atau pedagang. Dia berharap semua pihak turut meningkatkan ikhtiarnya untuk membuat Indonesia lebih bagus.

"Saya minta KPK lebih kokoh, tidak boleh jadi alat kekuasaan. Fokus melaksanakan tugas utama yaitu, pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Pencegahan ini jadi salah satu faktor penting, jangan hanya penindakan saja yang menonjol," katanya.