Batam, Gatra.com - Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Lion Air melakukan penandatanganan addendum perjanjian kerja sama pengelolaan lahan Maintenance Repair Overhaul (MRO) Batam Aero Technic, Rabu (14/4).
Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, berharap, dengan dilakukannya addendum perjanjian ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi Kota Batam.
Addendum perjanjian ini tidak lain adalah sebagai salah satu bentuk dukungan BP Batam dalam memberikan kepastian berinvestasi di Batam.
"Addendum perjanjian ini tidak lain adalah sebagai salah satu bentuk dukungan BP Batam dalam memberikan kepastian berinvestasi bagi Lion Group dengan industri MRO-nya," ujarnya.
Ia melanjutkan, saat Pandemi Covid-19, dunia usaha dihantam berbagai macam persoalan yang bisa dikatakan hal ini tidaklah mudah untuk para pelaku usaha. Tidak hanya itu, Lion Air juga akan dapat menikmati lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Sesuai amanat dari Pemerintah Pusat sebagai pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan investasi, sangat memahami apa kebutuhan dari dunia usaha. Selagi kebutuhan tersebut bisa diakomodir dan tidak bertentangan dengan hukum akan kami berikan atau penuhi kebutuhan tersebut, tidak lain agar investasi di Batam terus meningkat dan tetap menjaga keberlangsungan industri eksisting di Batam," ujar Syahril Japarin.
Direktur Lion Group, Edward Sirait mengatakan, penandatanganan addendum ini adalah salah satu langkah untuk membuat pihak Lion Air bisa lebih fleksibel dalam bernegosiasi dengan mitra di luar negeri yang juga merupakan Maintenance, Repair and Overhaul (MRO).
Penandatanganan kerjasama atas lahan seluas 30 Hektar, untuk pembangunan hanggar dan fasilitas lainnya dengan investasi senilai Rp 7,3 triliun.
"Penandatanganan addendum ini adalah salah satu langkah untuk membuat kami lebih fleksibel dalam bernegosiasi dengan mitra-mitra kami di luar negeri yang juga merupakan Maintenance, repair and overhaul (MRO). Salah satu yang mereka minta ialah landasan atau legalitas yang menyangkut keberadaan kami di Batam, seperti status lahan dan kepastian hukum yang lebih meyakinkan," tuturnya.
