Jakarta, Gatra.com – Kabar reshuffle atau perombakan kabinet makin menguat setelah DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai hal tersebut sebaiknya menjadi momentum melakukan evaluasi kepada seluruh jabatan pemerintah di bawah Presiden.
Menurutnya, ada empat hal utama yang perlu dievaluasi, yaitu kinerja, kemampuan manajemen pengawasan mencegah penyimpangan, akseptabilitas publik, dan dukungan politik di Senayan. Setiap variabel memiliki skor 25%.
"Pejabat yang mendapat total skor 80 ke atas sebaiknya tetap menduduki jabatan publik tersebut. Sebaliknya, pejabat yang mendapat skor di bawah 80, sangat wajar direshuffle atau paling tidak direposisi," kata Emrus dalam keterangannya, Kamis (15/4) malam.
Dua kementerian baru Kemeninves dan Kemendikbudristek, lanjutnya, sebaiknya dipercayakan kepada sosok yang pantas, kredibel, dan berani membuat terobosan baru. Dia menilai Menteri Investasi (Menives) harus mampu memacu pertumbuhan modal yang sangat signifikan di Indonesia.
Selain itu, Menives harus mempunyai jaringan internasional dan menguasai kondisi nyata Indonesia, terutama aspek pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan sumber daya potensial di bidang ekonomi.
"Karena itu, sosok yang pas menduduki jabatan Menives adalah Menko Marinves yang sekarang," tuturnya.
Selanjutnya, Kemenko Marinves bisa dievaluasi dari aspek efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, untuk menentukan tetap ada atau tidak. Jika ternyata evaluasi menemukan hasil agar ditiadakan, maka kementerian-kementerian yang selama ini di bawah Kemenko Marinves, termasuk Kemeninves yang baru, menjadi di bawah koordinasi Menko Perekonomian.
Sementara itu, sosok Mendikbudristek perlu mumpuni dalam bidang manajemen pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Emrus berpendapat, posisi ini lebih tepat berasal dari profesi dosen.
"Jadi, bukan dari pribadi yang hanya pernah berhasil dalam suatu bidang usaha bisnis," katanya.
Emrus juga menyarankan pengangkatan Kepala Badan Riset dan Teknologi Nasional (Baristeknas) di bawah Kemendikbudristek yang menangani secara khusus bidang riset dan teknologi.
"Untuk itu, Kepala Baristeknas harus punya visi, misi, program, dan strategi yang operasional agar Indonesia segera setara dengan Malaysia, Singapura, Korea Selatan, China, dan Thailand dalam bidang riset dan teknologi di masa akhir kabinet Indonesia Maju."
Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengalokasikan dana yang besar. Dana tersebut, kata Emrus, bisa berasal dari dua sumber utama. Pertama, dari BUMN, dengan menyisihkan jumlah tertentu dari keuntungan dan memindahkan tunjangan serta bonus pejabat, direksi, dan komisaris BUMN untuk dialokasikan ke Baristeknas.
"Kedua, dari pengembalian hasil korupsi dan barang sitaan koruptor. Sebab, barang sitaan harus dijaga sehingga tidak boleh dicuri siapapun," pungkasnya.
