Pekanbaru,Gatra.com- Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau, menunjuk Catur Sugeng sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Kampar, menyulut kegaduhan di internal PKB.
Pasalnya, mantan Ketua PKB Kampar, Suharmi Hasan melontarkan kekecewaannya atas cara PKB menunjuk Catur Sugeng, dengan memecat dirinya. Atas tindakan pemecatan tersebut, Suharmi memilih mendukung digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB, mengoreksi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
"Tahu-tahu saya sudah dipecat. Dan jujur saya kecewa. Banyak rekan-rekan PKB di Riau yang bernasib sama dan siap mendukung pelaksanaan MLB PKB," sebutnya kepada awak media, Jum'at (16/4).
Suharmi sendiri akan membicarakan persoalan MLB PKB dengan sejumlah DPC PKB di Riau. Konsolidasi itu dilakukan lantaran pelanggaran yang dilakukan Muhaimin Iskandar atas Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.
Terpisah, Sekretaris DPW PKB Provinsi Riau, Ade Agus Hartanto, menampik sangkaan pemecatan yang diutarakan Suharmi. Menurut Ade pihaknya tak mengambil kebijakan pemecatan. Adapun peralihan jabatan ketua DPC PKB Kampar dari Suharmi ke Catur telah sesuai prosedur.
"Tak ada pemecatan. Sebab masa kepengurusan PKB Pak Suharmi telah berakhir. Untuk menghindari kevakuman, kita tunjuk Catur, karena dia sudah menjadi pengurus DPW PKB Riau. Dan pergantian pengurus itu kan hal biasa," ujar Ketua Fraksi PKB di DPRD Riau itu.
Terkait penunjukan Catur sebagai Ketua DPC, Ade menyebut hal itu sudah sepengetahuan Suharmi. Oleh sebab itu ia membantah kalau penunjukan tersebut terkesan dadakan.
"Kita komunikasi kok. Jadi kalau dia bilang gak tau, itu gak benar. Soal dia mau dukung MLB Itu hak dia," tukasnya.
Sebagaimana ramai diberitakan, sejumlah kader Partai PKB di daerah mendesak digelarnya MLB. Desakan tersebut lantaran sangkaan terjadinya pelanggaran AD/ART hasil Muktamar Bali 2019,khususnya dalam pemilihan ketua DPC dan Ketua DPW.
Merujuk mekanismenya, calon ketua DPC diusulkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang untuk selanjutnya diusulkan kepada DPW. Namun mekanisme ini kabarnya tidak diterapkan oleh pengurus PKB saat ini.
