Home Politik Membaca Peluang Nadiem di Kemdikbud-Ristek

Membaca Peluang Nadiem di Kemdikbud-Ristek

Jakarta, Gatra.com -

Direktur Eksekutif lembaga kajian kebijakan independen PARA Syndicate Ari Nurcahyo memperkirakan 3 kemungkinan mengenai kedudukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Hal ini masih berkaitan dengan adanya penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Menurut Ari, kemungkinan pertama adalah Nadiem akan menjadi Menteri Kemendikbud-Ristek karena dipertahankan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Nadiem tidak datang dari organisasi politik, melainkan dipilih langsung oleh Presiden untuk menjadi Menteri Pendidikan di Kabinet Indonesia Maju.

“Dia bukan orang NU (Nahdlatul Ulama), bukan Muhammadiyah, tidak punya partai, tetapi dia punya Presiden. Dukungannya penuh dari Presiden jadi posisinya cukup kuat,” ucap Ari dalam webinar bertajuk “Reshuffle Kabinet: Siapa Masuk, Siapa Terdepak?” yang berlangsung pada Jumat (16/04).

Kemungkinan kedua yang dipaparkan Ari adalah Nadiem akan mundur dengan sendirinya karena beban kerja yang lebih banyak akibat terdapat dua kementerian yang digabungkan.

Ari menyebutkan bahwa Nadiem bisa mengajukan posisi lain seandainya ia melakukan refleksi soal kemampuannya.

“Kalau dia mau melakukan refleksi soal kapasitas dan talent dirinya sehingga Mas Nadiem makarim mengajukan request untuk pindah posisi atau dirotasi ke posisi yang lain,” ucap Ari.

Arie juga menambahkan bahwa seandainya Nadiem mundur dari Kemendikbud-Ristek, ia bisa memperkuat Kementerian Koperasi dan UMKM karena latar belakangnya sebagai pendiri perusahaan teknologi Gojek.

Adapun kemungkinan terakhir yang disebutkan oleh Ari adalah Nadiem akan digantikan oleh tokoh dari Organiasi Masyarakat Muhammadiyah.

Hal ini berkaitan dengan komposisi dari dua organisasi masyarakat itu di kabinet. Menurut Arie, sejauh ini tokoh NU sudah menduduki jabatan di kabinet, yakni Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri Agama.

“Karena memang biasanya berlaku kalau Kementerian Agama itu dari NU, Kementerian Pendidikan itu dari unsur Muhammadiyah,” ucap Arie.

 

300