Berlin, Gatra.com - Uni Eropa memberikan sanksi terhadap 10 pejabat junta militer Myanmar dan dua konglomerat yang terkait dengan militer Myanmar. Militer diketahui melakukan kudeta dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa termasuk ketika pasukan pengamanan menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang merayakan pembentukan pemerintah bayangan minggu lalu.

Dilansir dari South China Morning Post pada Senin (20/04), Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyebutkan, Uni Eropa memberikan tekanan untuk membawa militer Myanmar ke meja perundingan karena rezim militer tersebut melanjutkan jalan kekerasan dan mengarahkan negara Maynmar ke jalan buntu. Hal ini disampaikan Heiko Mass setelah diskusi virutal bersama rekan-rekannya di Uni Eropa.

"Selain pencatatan individu, dua konglomerat ekonomi yang dikaitkan dengan militer juga terkena dampaknya," ucap Heiko Mass.

Diplomat Eropa menuturkan, dua perusahaan, yakni Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) yang mendominasi sektor-sektor termasuk perdagangan, alkohol, rokok, dan barang-barang konsumen terkena pembekuan aset dan pelarangan visa.

Menurut Diplomat tersebut, pejabat Myanmar yang menjadi sasaran adalah anggota Dewan Administrasi Negara yang dianggap bertanggung jawab dalam merusak demokrasi di Myanmar.

Langkah-langkah yang akan mulai berlaku ketika diterbitkan di jurnal resmi Uni Eropa tersebut dilakukan setelah sebelumnya memberikan sanksi kepala junta Min Aung Hlaing dan 10 pejabat senior lainnya pada bulan lalu atas perebutan kekuasaan 1 Februari dan penindasan berdarah terhadap pengunjuk rasa.

Negara-negara Barat berusaha untuk meningkatkan tekanan pada kepemimpinan baru Myanmar dengan menargetkan penghasil uang utama junta militer Myanmar.