Jakarta, Gatra.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berkolaborasi dengan Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) untuk mengadakan diskusi tripartit praktisi, akademisi dan swasta guna menyoroti 100 hari pemerintahan presiden AS, Joe Biden.

Mengambil tema 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Joe Biden', diskusi dilangsungkan secara daring dan dihadiri oleh lebih dari 340 peserta yang berasal dari kalangan praktisi, akademisi, maupun swasta.

Hasil dari diskusi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu tegas menentukan postur kebijakan terhadap AS mengingat pentingnya Indonesia secara politik dan ekonomi di mata AS.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berkesempatan menyampaikan pidato utama yang mengurai dimensi intermestik pada kebijakan luar negeri AS. Menurutnya, dalam 100 hari pertama Biden, kebijakan lar negeri AS belum banyak mengambil peran dalam politik global. Hal ini disebabkan situasi dalam negeri AS sendiri yang belum kondusif.

Situasi dalam negeri AS masih diwarnai dengan keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta sentimen rasisme dan segregasi antar-etnis yang makin meruncing mengakibatkan permasalahan sosiopolitik dalam negeri AS.

“Di sini Indonesia sebagai negara yang sudah beribu-ribu tahun hidup dalam suasana multikultural, terlepas dari keterbatasannya, bisa hadir sebagai mitra AS.”

Sementara itu, Direktur SKSG UI Athor Subroto Ph.D. menguraikan paparannya melalui kacamata akademisi. Menurutnya, saat ini AS tengah berada dalam masa peralihan antara administrasi Presiden Donald Trump menuju Presiden Joe Biden.

“Transisi gaya kepemimpinan yang berbeda antara kedua presiden akan berdampak ke seluruh dunia, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya”, ujarnya.

Pendapat lain diutarakan oleh peneliti senior dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana, Ph.D., menurutnya transisi pemerintahan tersebut bukan berarti kebijakan AS akan berubah total.

Tambahnya, proyeksi linimasa strategis 2025-2045 menunjukkan potensi ketegangan di Kawasan Indo-Pasifik. Indonesia perlu secara tegas mengaplikasikan kebijakan luar negeri bebas aktif.

“Wilayah Indonesia baik laut maupun udara tidak boleh menjadi area kontestasi kekuatan besar,” terangnya.

Terakhir, mewakil dunia Usaha, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Shinta Kamdani mengungkapkan baahwa dalam kurun waktu 100 hari, kebijakan ekonomi yang dilahirkan oleh Pemerintahan Presiden Joe Biden berhasil mempengaruhi sentimen pengusaha global. Oleh karena itu, menurutnya, Indonesia perlu melakukan sosialisasi kebijakan Indonesia termasuk UU Cipta Kerja untuk mendapatkan manfaat dari postur investasi AS.