Home Ekonomi MLIN Siap Manfaatkan Potensi Ikan di Maluku

MLIN Siap Manfaatkan Potensi Ikan di Maluku

Maluku, Gatra.com- Rencana pemerintah Indonesia untuk membangun proyek Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan upaya strategis untuk memanfaatkan potensi ikan di laut Indonesia, terutama di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715, 716 dan 717.

Potensi ikan yang tinggi di empat lokasi WPP tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya nilai dan volume distribusi ikan di Provinsi Maluku.

Pada tahun 2019, volume distribusi ikan Provinsi Maluku adalah sebesar 17,486 ton atau senilai Rp614 miliar. Sementara itu, di Maluku Utara, beberapa sarana Unit Pengolahan Ikan seperti pabrik es, cold storage dan ABF, dilaporkan sudah over capacity. Kebutuhan BBM bagi kapal ikan dan nelayan pun sangat tinggi dan kuota yang ada saat ini sangat tidak mencukupi.

Pengalaman pembangunan infrastruktur perikanan periode sebelumnya kurang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, hasil pembangunan pun hanya berupa peninggalan infrastruktur fisik yang tidak selesai atau mangkrak.

Dalam pembangunan MLIN, pemerintah pusat diharapkan bisa menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat nelayan yang dilakukan secara inklusif. Begitu pula dengan hasil perikanan yang tidak semata-mata akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor saja, tapi juga untuk mencukupi kebutuhan pangan dan protein masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Artinya, MLIN tidak hanya menjadi proyek mercusuar pemerintah pusat dan investor, tapi juga menjadikan pemerintah daerah dan nelayan lokal sebagai subyek dan pelaku utama.

Demikianlah benang merah dari diskusi online yang diselenggarakan olah Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) dengan topik “Membedah Proyek Maluku Lumbung Ikan Nasional” pada Minggu, 25/4/2021. Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Asisten Deputi Perikanan Tangkap, Kemenkomarvest, Ikram Sangadji Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Maluku, Dr Abdul Haris, peneliti DFW Indonesia Subhan Usman, dan Sekretaris HNSI Maluku Utara Surahman Haidar.

Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Subhan Usman, melihat bahwa kehadiran proyek MLIN merupakan upaya sadar pemerintah untuk mengatasi kompleksitas pengelolaan perikanan di empat area WPP. “MLIN mesti dilihat sebagai sebuah ‘sistem’ dengan laut Maluku sebagai ‘lingkungan’-nya. Sistem hadir untuk menyederhanakan lingkungan guna mereduksi kompleksitas yang ada selama ini” kata Subhan.

Kompleksitas tersebut meliputi penangkapan, pengolahan, pemasaran dan konservasi laut. Subhan pun mengingatkan agar dalam proses desain dan implementasi, MLIN sebaiknya dapat dilakukan secara inklusif. “MLIN mesti merangkul atau menginklusi nelayan kecil dan lokal yang merupakan 99% pelaku usaha perikanan di Malukua dan Maluku Utara,” ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Dr Abdul Haris, mengatakan bahwa pembangunan MLIN tidak semata-mata berupa eksploitasi dan penangkapan ikan saja, tapi juga akan mendorong kegiatan budidaya.

Pemanfaatan lahan akuakultur di wilayah Maluku masih belum optimal. “Dari potensi lahan budidaya di Maluku sebesar 971 ribu hektar, baru termanfaatkan 17 ribu hektar atau 1,76%,” kata Haris.

Haris menjamin bahwa MLIN akan melibatkan semua pihak dan unsur pemerintah kabupaten/kota yang ada. Alasannya adalah karena skenario MLIN merupakan pembangunan sub dan hub. “Pelabuhan utama ada di pulau Ambon tapi hal tersebut akan didukung dengan adanya sentra produksi, pusat pegumpul dan pusat distribusi” kata Haris.

Sementara itu, Sekretaris HNSI Maluku Utara, Surahman Haidar, mengungkapkan bahwa kondisi sentra dan unit pengolahan ikan di Maluku Utara sudah over capacity. “Di PPP Bacan, kapasitas terpasang SPDN hanya 60 ton, padahal kebutuhan saat ini mencapai 194 ton, sehingga terjadi kekurangan suplay 134 ton,” ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa pembangunan MLIN bukan hanya soal perikanan saja, tapi juga terkait dengan sektor lain seperti ESDM, Perdagangan, Perindustrian dan UKM.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perikanan Tangkap, Kemenkomarvets, Ikram Sangadji, mengatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan pembangunan Ambon New Port. “Pembangunan fiski tahap pertama Pelabuhan Ambon akan dilakukan tahun 2021 ini dengan pendanaan APBN pada lahan seluas 100 ha dari 200 ha yang sudah siap” kata Ikram.

Ikram menambahkan bahwa MLIN adalah komitmen Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan agar segera meningkatkan ekonomi perikanan di kedua provinsi tersebut.

531