Banyumas, Gatra.com– Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Banyumas menilai larangan mudik santri sulit diterapkan di Banyumas. Pasalnya, anjuran atau kebijakan itu tak dibarengi dengan pengetatan di bidang lainnya.

Diketahui, sebelumnya Gubernur Ganjar Pranowo menolak dispensasi mudiksantri sebagaimana Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Dia meminta Santri tetap berada di asrama pesantren pada Lebaran Idul Fitri Ini.

Ketua FKPP Banyumas yang juga Rektor IAIN Purwokerto, KH DR Muhammad Roqib mengatakan pondok pesantren sulit menerapkan kebijakan yang sporadis. Sebab, pengasuh atau pengurus pesantren akan sulit memberikan alasan untuk menahan santri di asrama, sementara pasar dan aktivitas lainnya masih dilakukan secara bebas, seperti pasar, swalayan, dan aktivitas wisata.

“Sulit, amat sulit. Karena sebagaimana pengetahuan saya, di semua pesantren, kayaknya ini, ada pertimbangan kaitannya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Kalau pulang ya, ini,” ucapnya, Rabu (28/4).

Roqib mengakui, kebijakan larangan santri mudik betujuan baik untuk mengerem laju penularan Covid-19. Tetapi, di sisi lain, bertemu dengan orangtua juga merupakan kebutuhan bathin santri, sekaligus sebagai menunaikan kewajiban anak kepada orangtuanya.

Pemenuhan kebutuhan bathin santri ini dinilai juga merupakan upaya meningkatkan imun santri saat nanti kembali ke pesantren. Karenanya, baik santri pulang dan tidak pulang harus ditempatkan kepada proporsi dan kebutuhan yang bersangutan.

“Ya kalau bisa di pondok saja. Tapi kalau tidak memungkinkan, dan malah menjadi tidak stabil secara emosi, ini tetapi hati-hati, tetap mematuhi prosedur Covid-19,” jelasnya.