Batam, Gatra.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri), mendorong Kepemimpinan Pemprov Kepri yang baru untuk memperjuangkan pencabutan moratorium tambang pasir laut ke pusat.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengaku, pihaknya sangat mendukung rencana mengaktifkan kembali pertambangan pasir laut. Tapi harus terkendali dan terukur, dengan pengawasan oleh pemerintah daerah. Dan juga ada BUMD sebagai mitra swasta dengan batas waktu yang ditentukan.

Keinginan untuk mengaktifkan kembali perizinan pertambangan dan ekspor pasir laut di Kepri, diakuinya, lantaran untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi membangkitkan ekonomi paska Pandemi Covid 19 yang menghantam segala sektor.

"Regulasinya juga sudah jelas, ada Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang mengatur. Selama direncanakan dengan baik dan ada batas waktu ekploitasinya, supaya minimalisir penyimpangan," katanya, Jumat (30/4) di Batam.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, ada potensi PAD yang cukup signifikan dari sektor tersebut yakni sekitar Rp 7 triliun per tahun, mengingat Kepulauan ini merupakan wilayah bahari dengan luas lautan sekitar 96 persen sementara daratan hanya 4 persen.

"Dalam draf Ranperda RZWP3K ada sekitar 10 titik lokasi pertambangan pasir laut dengan luas eksploitasi sekitar 52.720 hektare. Tidak harus digarap seluruhnya, pilih lokasi dengan dampak lingkungan yang minim," ujarnya.

Seperti regulasinya, tata niaga, kontrol, perizinan, ekspor dan CSR, Jumaga meminta, harus diatur melalui satu pintu dengan pengawasan oleh pemerintah daerah. Supaya jelas dan transparan, demi kesejahteraan masyarakat dan daerah yang menjadi lokasi ekploitasi.

"Pertambangan pasir laut sebagai pilihan realistis, dengan satu tujuan kembangkitan ekonomi masyarakat pesisir. Tinggal menunggu restu dan rekomendasi Kementrian terkait dan menerbitkan Peraturan Gubernur atas sektor tersebut," tuturnya.